Din Syamsuddin/Net

Oleh: Rusdianto Samawa

BERDASARKAN pengertian Politik Alokatif upaya membagi sumber daya politik kedalam kekuasaan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hal itu dapat ditemukan beragam bentuk pola kepemimpinan dan itu amat bergantung pada gaya yang melekat pada diri ketua/ketua umum suatu organisasi.

Berbeda dengan indikator keberhasilan partai politik yang bisa dilihat secara kasat mata, yaitu seberapa banyak wakilnya yang menduduki kursi di lembaga eksekutif dan legislatif. Ukuran keberhasilan Politik Alokatif agak sulit diukur karena berkaitan dengan pengalokasian nilai atau moral, yaitu seberapa jauh kepentingannya terakomodasikan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Muhammadiyah akan efektif mengartikulasikan kepentingannya dalam proses pengambilan sikap politik apabila mampu merealisasikan fungsi-fungsi dalam menangani masalah intern dan ekstern berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu.

Tersedianya pemimpin yang memiliki kemampuan bernegosiasi dan beradaptasi dengan pihak luar sehingga realistis dan jelas arah / sasarannya yang relevan dengan tuntutan masyarakat agar kepemimpinan yang solid / kompak dan fleksibel dapat melakukan antisipasi terhadap tren perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan dukungan dari anggota dan suprastruktur politik.

Pemikiran Din Syamsuddin tentang Politik Alokatif yang ilhami model baru langgam politik Muhammadiyah untuk amrun bil al-makruf wa al-nahyu ani al-munkar (sesuai ayat Qs Ali Imran 104), adalah tugas Rasul, tugas umat dan komunitas yang beriman, tugas mereka yang punya kedudukan kokoh di muka bumi, termasuk di dalamnya pemerintah.

Din Syamsuddin belum menampakan peranan yang besar, dalam politik alokatif. Din Syamsuddin melalui pernyataannya yang sangat jitu dan bagus dalam membuatnya sehingga orang terkesan dan mengakui akan kebenarannya memang harus di pikirkan secara mendalam dan direnungkan secara baik.

Muhammadiyah sebagai sarana untuk memperlancar pelaksanan dakwah, yang ia sangat konsisten dengan dengan komitmen dakwahnya. Dan Din Syamsuddin memerlukan mitra kerja patner kerja sebagai tangan panjang dari gerakan Muhammadiyah, dipegang teguh olehnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Sesuai dengan Undang-Undang keormasan No. 8 tahun 1985, mengenai pemberlakuan pancasila sebagai satu-satunya asas dan juga muktamar ke 41 di Surakarta, bahwa Muhammadiyah dengan tegas menyebutkan asas Pancasila pada bab II pasal 2 anggaran dasar Muhammadiyah, ini mendorong kepada Muhammadiyah agar bertambah sungguh-sungguh dalam memurnikan dan memperkokoh akidah Islamiyah, untuk itu Muhammadiyah harus mampu berhubungan dengan siapa saja.

Untuk itu Muhammadiyah harus mempunyai pendekatan baik kepada umat sebagai objek dakwah yang bersifat mengayomi (melindungi), maupun kepada organisasi kemasyarakatan yang lain dan kepada pemerintah sebagai kelancaran dalam berdakwah.

Karena Muhammadiyah adalah sebuah gerakan dakwah Islam dan agama rahmatan lil alamien. Din Syamsuddin merupakan tokoh penting dari Indonesia. Tokoh ini tidak disenangi oleh Budi Handrianto dalam bukunya 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia. Namun sikap liberalnya dapat dikesan melalui buku Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan oleh Dr. Biyanto yang diterbitkan oleh UMM Press, Malang (2009).

Buku ini pada asalnya adalah disertasi yang dikemukakan oleh penulis untuk Program Pasca sarjana IAIN Sunan Ampel. Tujuannya adalah untuk membuat penelitian terhadap fenomena keragaman pandangan kaum muda Muhammadiyah dalam memberi respons terhadap wacana pluralisme keagamaan (pluralisme agama) yang telah difatwakan sesat oleh MUI dalam persidangannya pada tahun 2005. MUI dalam fatwanya telah membedakan antara dua istilah, iaitu pluralism dan pluralitas (pluraliti).

Pluralisme agama adalah faham yang mengajarkan bahawa semua agama adalah sama, dan oleh sebab itu kebenaran setiap agama bersifat relatif, bukan mutlak. Manakala pluraliti pula merujuk kepada keadaan di sesebuah negara atau satu-satu daerah tertentu dimana terdapat penganut berbagai agama hidup bersama.

BACA JUGA :  Maraknya Ujaran Kebencian Jelang Pilpres, Ini Pesan Pemuka Agama

Fatwa MUI hanya menyentuh mengenai pluralisme agama, bukan pluraliti (pluralitas). Dalam kata pengantarnya kepada buku ini, Din Syamsuddin antara lain memetik ayat 11 surah Al-Hujuraat yang melarang orang-orang mukmin mengolok-olokkan golongan yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok.

Din Syamsuddin mengulas ajaran Al-Quran yang dapat dijadikan landasan normatif untuk menegakkan nilai-nilai pluralism dalam pengertian kesediaan hidup secara damai dalam konfigurasi kemajmukan”. Sebenarnya kandungan surah Al-Hujaraat keseluruhannya bertujuan menjelaskan adab-adab pergaulan antara umat Islam dengan Nabi saw dan sesama mereka.

Sebab itu ayat-ayatnya dimulakan dengan “Yaa ayyuhallazina aamanu” (wahai orang-orang yang beriman). Mengaitkan ayat ini dengan nilai-nilai pluralism adalah satu bentuk “tahrif”, yakni membuat tafsiran yang batil terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti yang disebut dalam ayat 46 Surah An-Nisaa yang bermaksud “diantara orang yahudi mereka yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya”.

Perbuatan ini jelas disengajakan kerana beliau memulakan petikan daripada “janganlah ada suatu golongan yang merendahkan golongan lain dengan meninggalkan permulaan ayat “Wahai orang-orang yang beriman. Jika ayat ini dipakai pada hubungan antara agama maka ia membawa pengertian bahawa antara Islam dan bukan Islam belum tentu mana satukah yang baik dan benar.

Apa yang disebut oleh Din Syamsuddin ini adalah merupakan gagasan Nourcholish Madjid yang memperbedakan pandangan di kalangan kaum muda Muhammadiyah dalam menolak dan menerima pluralisme agama sebagai perbedaan mazhab semata-mata.

Menurut Din Syamsuddin “hal ini sebenarnya bukan suatu hal yang salah, tetapi merupakan konsekuensi logis dari kedirian kita yang sejatinya membuka peluang bagi keragaman pemikiran itu sendiri“. Para pendukung dan para penolak gagasan pluralisme keagamaan daripada kalangan kaum muda Muhammadiyah. Kita akan lihat daripada pemikiran para pendukungnya, yang merupakan perbedaan dalam mazhab pemikiran, atau perbedaan antara Islam dan kufur.

Teori Politik Alokatif berisi tindakan yang kompleks kemudian membentuk diskursus. Politik Alokatif sebagai pusat dari proses melihat lebih dekat bagaimana pesan diatur, digunakan, dan dipahami. Sebagian besar Politik Alokatif terkonsentrasi pada percakapan.

Scottt Jacobs menyebutkan tiga tipe masalah yang diatasi oleh Politik Alokatif, yaitu pemaknaan (problem of meaning), aksi (problem of action), koherensi (problem of coherence).

Selain itu juga dapat di gunakan paradigma tindak tutur (Speech-Act Theory) dalam penelitian agar lebih bermakna bahasanya dan tergantung pada penggunaannya. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah permainan bahasa (language game) karena memiliki aturan.

Teori ini memandang tindak-tutur merupakan unit dasar bahasa untuk mengekspresikan makna, ucapan yang mengandung tujuan. Penuturan kalimat mengandung beberapa tindakan. Pertama, tindakan pengucapan (utterance act) atau cara mengucapkan kata-kata. Kedua, tindakan proposional (proporsional act) yang merujuk pada kata-kata terucap karena adanya keyakinan akan menjadi kenyataan. Ketiga, tindakan (action) untuk mendesain bagaimana mencapai tujuan. Terakhir, ada tindakan perlukosi (illocution act) terkait dengan mendesain dampak terhadap perilaku orang lain.

Dua tipe aturan yang penting adalah konstitusi dan regulasi. Tindakan konstitusi (constitutive act) dilakukan untuk menciptakan permainan. Ilokusi memiliki serangkaian aturan konstitusi, seperti persiapan (preparatory rules) yang melibatkan penilaian agar tindakan bisa dilakukan, ketulusan (sincerety rules) agar penutur sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan, dan esensi (essential rules) menyangkut pada tindakan sesuai dengan apa yang ditampilkan.

BACA JUGA :  LBP Vs Amien Rais, Din Syamsuddin: Sebaiknya Tidak Ada yang Ancam-mengancam

Pada tindakan regulasi (regulative act), ada panduan untuk mengikuti permainan. Ilokusi memiliki lima tipe terkait dengan regulasi, yaitu asertif di mana penutur menganjurkan kebenaran proposisi, perintah atau mengarahkan pendengar melakukan sesuatu, komisif yang menyangkut tindakan di masa mendatang seperti berjanji, ekpresif seperti berterima kasih, dan pengumuman.

Analisis Politik Alokatif merupakan bagian dari metodologi, yaitu cabang sosiologi yang mempelajari bagaimana orang mengatur kehidupan sehari-hari. Karakter analisis Politik Alokatif menyangkut eksaminasi urutan pembicaraan yang sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana hal-hal seperti mengajukan dan menjawab pertanyaan, mengambil alih pembicaraan, dan melindungi wajah, diungkapkan dalam bahasa.

Paul Grice mengajukan serangkaian asumsi umum yang harus dilakukan pembicara untuk dianggap kompeten. Pertama dan yang paling umum adalah prinsip kooperatif: pembicara harus tepat. Kooperatif tidak berarti ekspresi persetujuan, namun adanya keinginan untuk memberikan sesuatu yang sejalan dengan tujuan percakapan.

Kooperatif bisa dicapai melalui empat maksim. Pertama, maksim kuantitas: pembicara harus memberikan informasi yang pas, tidak berlebihan. Kedua, maksim kualitas: pembicara harus jujur. Ketiga, maksim relevansi: komentar-komentar harus saling berkaitan. Keempat, maksim sikap: jangan tidak jelas, ambigu, atau tidak teratur.

Prinsip dan maksim kooperatif sangat mungkin dilanggar dan komunikator harus mampu mengatasinya. Ketika pelanggaran terjadi, komunikator dapat membuat interpretasi tertentu yang disebut implikatur percakapan (conversation implicatur). Ini membantu kita memahami apa yang tersirat atau terlibat dalam pelanggaran.

Implikatur percakapan mengizinkan penggunaan hal-hal yang menarik, pernyataan tidak langsung untuk mencapai maksud, tanpa dianggap tidak kompeten. Cara lain untuk menjaga prinsip kooperatif adalah memberikan tanda bahwa Anda melanggar maksim-maksim ketika bermaksud kooperatif

Tanda-tanda yang digunakan disebut lisensi kooperatif (license of cooperative) karena memungkinkan Anda melakukan pelanggaran maksim tanpa ditolak. Pandangan tradisional berasumsi bahwa komunikator yang kompeten setidaknya berusaha untuk bersikap kooperatif. Namun, teori manipulasi informasi membantahnya. Mereka menyatakan bahwa orang kerap melakukan manipulasi dengan melanggar maksim-maksim.

Koherensi melibatkan pertanyaan bagaimana komunikator menciptakan makna. Pertama; penggunaan prinsip lokal: pendekatan rangkaian. Ide pendekatan ini, yaitu percakapan memiliki serangkaian aturan-diatur tindak tutur, dan koherensi dicapai dengan memastikan bahwa setiap tindakan adalah sebuah respon yang tepat terhadap tindakan sebelumnya.

Kedua; penggunaan prinsip global: pendekatan penyimpulan-strategi. Pendekatan ragmatis atau rasional kepada koherensi percakapan berasumsi bahwa percakapan merupakan tindakan-tindakan praktis untuk meraih tujuan.

Donald Ellis mengajukan teori koherentist makna (coherentist theory of meaning) untuk membantu memahami bahwa wacana merupakan tindakan pragmatis karena komunikator menggunakan makna yang bisa dibagi. Ada tiga karakter wacana untuk memungkinkan adanya pemahaman, yaitu kejelasan (intelligibility), organisasi (organization), dan verifikasi (verification).

Argumentasi Politik Alokatif sebuah percakapan karena menunjukkan bagaimana mereka mengikuti aturan koherensi rasional. Ada dua argumen dasar, yaitu membuat argumen atau pernyataan yang berisi alasan dan memiliki argumen atau pertukaran ketidaksepakatan.

Seperti halnya percakapan, argumen memiliki aturan dan rasionalitas tertentu mungkin terlihat ataupun tidak terlihat di permukaan. Untuk mendapatkan argumen, Anda harus memberikan opini yang bisa dibantah orang lain, atau disebut pendirian (standpoint). Ada empat tahap agar argumen berjalan lancar, yaitu konfrontasi, pembukaan, pembukaan, dan kesimpulan. Itulah alur Politik Alokatif yang coba dideskripsikan oleh penulis.[]

Alumni Komunikasi Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini