Dr.Azmi Syahputra/ Istimewa

telusur.co.id— Penyadapan saat ini tetap menjadi salah satu instrumen yang efektif membantu penegak hukum dalam mengungkap peristiwa tindak pidana. Namun, untuk undang-undang tersendiri soal penyadapan masih belum dibutuhkan, karena sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lainnya.

Demikian disampaikan Azmi Syahputra pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno saat menghadiri seminar nasional penyadapan didalam negara hukum yang diselenggarakan Program Doktoral Imu Hukum Universitas Brawijaya dan Kementrian Hukum dan HAM di Graha Pengayoman, Jakarta (29/9).

“Penyadapan yang saat ini masih diatur dalam sembilan regulasi perundang-undang nasional yang masing-masing institusi dapat saja melakukan penyadapan. Guna membatasi penyalahgunaan ini dan agar ada kontrol perlu adanya pengaturan khusus untuk ini,” kata dia.

Dia menyarankan, untuk perlindungan HAM, sebenarnya bisa disederhanakan cukup diatur dalam 1 BAB dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penyadapan.

BACA JUGA :  Hindari Abuse of Power KPK, Prof. Sayiful Bakhri : Wajar DPR Kontrol Penyadapan

“Jadi lebih mudah dan segera dapat dioperasionalkan. Jadi belum perlu undang-undang khusus penyadapan,” ungkap Azmi.

Azmi menjelaskan, beberapa poin penting yang menjadi perhatian dan catatan isu publik saat ini, hal itu bisa dimasukkan ke dalam Rancangan RKUHAP. Diantaranya, memasukkan mekanisme izin, syarat-syarat penyadapan dan berapa lama, pihak yang bertanggungjawab atas materi penyadapan atau menghancurkan materi rekaman agar tidak disalahgunakan. Karena hal tersebut terkait dengan hak privasi.

“Sekaligus sah atau tidak sah nya penyadapan dapat menjadi kewenangan untuk di uji dalam praperadilan. Termasuk jika perlu harus ada lembaga pengawas penyadapan nasional karena ada 9 undang-undang yang dapat memberikan otoritas pada lembaga negara untuk dapat menyadap,” terang dia.

BACA JUGA :  Penyadapan KPK Di Pertanyakan Komisi III

Hal yang paling esensial terkait penyadapan dalam revisi hukum acara kedepan, menurut Azmi, ialah soal adanya pembatasan berapa lama penyelidikan agar tidak ada istilah “penyidikan yang berbelit-belit” dengan berbagai alasan. “Ini harus clear,” tegas Azmi.

Sebab jika tidak dibatasi lama penyidikan yang berbelit-belit, Ia menduga bisa menjadi penyalahgunaan bagi aparat hukum. Termasuk juga Jaksa diberi kewenangan menyadap.

“Tidak harus menunggu seseorang ditetapkan jadi tersangka, perkembangan aktual patut jaksa diberi hak sadap termasuk menyadap hakim dalam berjalannya sebuah perkara, karena tidak jarang hakim melakukan hal hal yang bertentangan dengan kewajibannya termasuk misalnya terjadinya banyak ott kasus hakim dalam menyidangkan sebuah perkara,” tutup Azmi.[tp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini