Istimewa

telusur.co.id – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang kedua Gugatan Sengketa Pilkada Kota Bekasi, Rabu (1/8/18), dengan agenda menyampaikan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait.

Kemas Herman, kuaa hukum dari pihak terkkait, yakni Paslon Rahmat Effendi-Tri Adhianto yang juga petahana dalam Pilkada Kota Bekasi, mengungkapkan bahwa dalam keterangan yang disampaikan kepada Majelis Hakim MK, pihaknya menilai sejumlah hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim guna memutuskan menolak permohonan gugatan dari pemohon.

“Sebagai Kuasa Hukum dari pihak terkait, kita menggaris bawahi bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon itu, pertama; bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Eksepsi kita. Yang kedua; Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga; Permohonan ini Obscuur Libel,” kata Kemas Herman kepada wartawan, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/18).

BACA JUGA :  Pertemuan Jokowi dengan Aktivis '98

Hal itu dia sampaikan lantaran pemohon, dalam pokok permohonannya hanya menyampaikan satu positas saja, dan dalam pokok permohonannya pemohon tidak pernah menginginkan atau meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi KPUD Kota Bekasi. Tetapi dalam Petitum permohonannya, pemohon menyampaikan agar MK membatalkan hasil rekapitulasi.

Atas hal itu, kata dia, jelas menjadikan permohonan menjadi kabur dan layak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, karena tidak ada persesuaian antara Fundamentum Petendi atau Posita dengan Petitum atau tuntutan, pihaknya menganggap permohonan itu kabur.

“Permohonan yang demikian sudah selayaknya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Kemas Herman, yang juga Wakil Ketua DPC Peradi Bekasi. [sep]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini