Natalius Pigai/Istimewa

telusur.co.id – Salah satu program kerja Presiden Joko Widodo adalah revolusi mental. Dimana hal itu sudah dikampanyekan Jokowi sejak menjadi Presiden RI pada 2014 lalu, atau kurang lebih sudah empat tahun yang lalu.

Terkait itu, Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai menilai program revolusi mental merupakan sesuatu yang sia-sia. Bahkan, ia sudah memprediksi sejak awal program ini akan gagal.

Pigai menerangkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam empat tahun kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82 persen. Hanya turun sangat sedikit dari sepeninggalan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY), di mana pada 2014 diakhir masa jabatannya angka kemiskiman 10,96 persen.

“Hanya turun 1 persen kemiskinan selama 4 tahun, pundi-pundi orang kaya bertambah 10 persen per tahun, pengusahan hanya tumbuh 0,3 persen. Padahal sejak Jokowi berkuasa menghabiskan APBN Rp 7.000 triliun,” kata Pigai dalam pernyataan kepada redaksi telusur.co.id, Jumat (17/8/18).

BACA JUGA :  Mendag Akui Data Impor Jagung BPS Dengan Jokowi Beda

Ironi, kata dia, di negeri kaya raya, kemiskinan tetap tinggi, pengangguran di mana-mana, angkatan kerja menumpuk, mereka lalu lalang sambil tenteng tas menyebrangi jembatan tanpa sungi di kota-kota metropolitan. Mereka lalu lalang dari kantor ke kantor mencari sesuap nasi untuk kehidupan.

Sementara pemerintah menutup pintu dan peluang kerja konon katanya ‘moratorium’ penerimaan CPNS sejak 2014. Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah tidak mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor swasta.

“Kampung saya di Paniai, pedalaman Papua saja sudah mencapai enam ribu penganggur dari jumlah penduduk hanya 100 ribu. Belum lagi di tempat lain seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai jutaan penganggur,” kata mantan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu.

BACA JUGA :  Ma'ruf Amin Pernah Disodorkan untuk Cawapres Jokowi

“Bukan revolusi mental, tapi revolusi nguntal. Rakyat cari makan sendiri, makan sendiri, ditelan tanpa ngunyah itu nguntal namanya. Hasilnya dari rilis BPS, Jokowi meninggalkan kemiskinan 9,82 hanya turun satu digit selama 4 tahun,” kata Pigai.

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia, lanjut Pigai, dikarenakan penyebaran anggaran yang tidak merata. Sebab anggaran negara lebih diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak bisa menyerap tenaga kerja. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini