Net

telusur.co.id – Partai Keadilan Sejahtera masih meributkan posisi calon wakil presiden untuk menemani Prabowo Subianto, di Pilpres 2019.

Tak tanggung-tanggung, PKS mengancam bakal keluar dari poros Prabowo bila situasi di koalisi itu tak memungkinkan lagi.

“Salah satu opsinya (abstain) mungkin diambil, kalau memang situasi tidak memungkinkan,” kata Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin, Rabu (1/8/18).

Tapi, sebelum mengambil ancang-ancang keluar dari koalisi, PKS akan membahasnya dukh di DPP dan Majelis Syuro partai. PKS memberikan waktu kepada Prabowo agar mempertimbangkan permintaanya itu.

Saat ini PKS tergantung pada sikap ketua umum partai Gerindra itu. Bisa saja, kata Suhud, koalisi tetap terjaga atau justru sebaliknya.

Bukan kali ini saja PKS melancarkan ancaman, sebelumnya juga ancaman itu keluar dari Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring. Ancaman masih sama, yakni ingin kursi RI 2 diduduki PKS.

“Itu tidak bisa ditawar. Cawapres harus dari PKS. Kami tidak mau jadi pengembira saja di Pilpres ini. Kalu kami disuruh dukung-dukung saja, mungkin enggak. Mungkin kami lebih baik jalan masing-masing saja,” kata dia, Selasa (10/7).

BACA JUGA :  Rizal Ramli Minta Joko Widodo Jangan 'Kerdil' Jadi Presiden

Tifatul pun mengungkit Pilpres 2014, dimana jatah cawapres Prabowo ketika itu dari Partai Amanat Nasional. Kala itu meski calonnya tak terpili, kata dia, PKS sampai saat ini toh tetap setia kepada Prabowo.

Itu artinya, PKS masih memiliki optimisme bisa tetap berkoalisi dengan Gerindra meski sejauh ini belum menemukan titik terang. “PAN juga udah dikasih kesempatan, 2014 mereka cawapres, capres Pak Prabowo, tapi yang setia sampai sini kan PKS,” kata dia.

Acaman-ancaman yang dilancarkan PKS memang bukan tanpa alasan. Apalagi, saat ini ada Demokrat juga ikut gabung di koalisi Gerindra. Keputusan diambil dalam lawatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Belakangan, Prabowo mengadakan pertemuan dengan petinggi PKS dan PAN serta Persaudaraan Alumni 212 di kediaman pengusaha Maher Algadri di bilangan Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa malam (31/7).

Pertemuan itu konon dilakukan untuk meminta memasukan-masukan siapa yang menjadi bursa cawapres.

BACA JUGA :  Istri Sandiaga: Milenial Jangan Golput

Dalam ijtima ulama itu akhirnya dimunculkan dua nama yakni Al Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad Batubara menjadi cawapres. Namun, ijtima ulama itu dianggap Prabowo hanya sebagai rekomendasi.

“Saya tegaskan kembali, ijtima itu mengajukan rekomendasi. Nah, rekomendasikan saran,” kata Prabowo, Rabu (1/8).

Selebihnya, Prabowo akan membahas lebih lanjut perihal ijtima ulama bersama PKS, PAN dan Demokrat. “Ya, nanti akan dibahas,” kata dia.

Sementara, Demokrat menganggap pembahasan cawapres yang akan menemani Prabowo di Pilpres 2019 nanti masih belum menemukan titik terang. Itu terlihat belum adanya kemajuan yang berarti.

“Yang namanya kemajuan itu kalau semua sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan ketika dihubungi, Rabu (1/8).

PKS dan PAN pun diminta seperti Demokrat, yang legowo menyerahkan urusan cawapres ke Prabowo. “Kita lihat saja. Itu tergantung Pak Prabowo sebenarnya. Mau pakai atau tidak,” katanya. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini