Ketua Setara Institute, Hendardi/Istimewa

telusur.co.id– Setara Institute menyayangkan Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada Melaini, hanya karena berpendapat soal volume suara adzan.

Ketua Setara Institute Hendardi menegaskan, PN Medan telah memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum.

“Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa,” kata Hendardi dalam keterangannya, Kamis (23/8/1).

“Peradilan atas Meiliana adalah bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan,” sambungnya.

Menurut dia, proses atas Meiliana merupakan akumulasi penyimpangan kerja aparat penegak hukum ,mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Tak hanya itu, vonis tersebut sekaligus menggambarkan lemahnya institusi peradilan atas tekanan massa kelompok intoleran.

BACA JUGA :  Setara Institute Sebut Tim Perumus RUU Terorisme Konyol

“Kinerja ini pula menggambarkan bahwa intoleransi, cara pikir dan cara kerja diskriminatif melekat dalam institus-institusi peradilan di Indonesia. Intoleransi bukan hanya tumbuh di tengah masyarakat tetapi juga merasuk ke banyak kepala aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara,” tandasnya.

Hendardi menjelaskan, perkembangbiakan intoleransi di Tanah Air terjadi sejak 2004 lalu, ketika Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono memimpin dan membiarkan aspirasi intoleransi itu hingga 10 tahun masa kepemimpinannya berakhir.

“Sementara, selama hampir 4 tahun masa kerjanya, Joko Widodo juga nyaris tidak mengambil tindakan nyata mengatasi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan,” terangnya.

Alih-alih mengambil tindakan nyata menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, Jokowi sebatas membubarkan organisasi semacam Hizbut Tahrir Indonesia, lebih karena alasan keberadaannya yang mengancam secara politik, tetapi tidak genuine untuk membela kebebasan beragama/berkeyakinan.

BACA JUGA :  Setara Institute: Gerakan 212 Tak Punya Relevansi Jawab Tantangan Kebangsaan

Dalam pengamatan Setara Institute, sedari hulu, proses hukum atas Meiliana berjalan di luar koridor rule of law dan fair trail. Proses hukum penodaan agama dalam perkara ini sejak awal dipicu oleh sentimen SARA atas dirinya.

Pasca perusakan Vihara dan klenteng oleh kerumunan massa (mob), dengan desakan ormas dan kelompok-kelompok intoleran, MUI Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa Meiliana melakukan penistaan agama.

Selain itu, kata Hendardi, selama proses peradilan, persidangan selalu diwarnai tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukumnya, dengan kehadiran anggota ormas seperti Front Umat Islam (FUI) dan kelompok-kelompok intoleran.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini