telusur.co.id- Target program satu juta rumah yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk semester 1 2018 tercatat 582.638 ribu unit. Target 1 juta rumah diyakini bisa dicapai akhir tahun ini.

“Kami optimis karena masih punya waktu sekitar 4,5 bulan, insyaallah di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60-70 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid di kantor Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.

Khalawi menjelaskan, program Satu Juta Rumah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik Pusat, Daerah, Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta dan masyarakat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

BACA JUGA :  PUPR Pastikan Utamakan Mitigasi Dampak dalam Setiap Pembangunan

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR Lana Winayanti mengatakan, jumlah backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada 2019 mendatang. Backlog perumahan, kata dia, berdasarkan konsep kepemilikan sebanyak 11,4 juta unit di 2015 lalu yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada 2019.

Dia menjelaskan, untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau MBR, ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni, tingkat keterjangkauan (affordability) MBR masih rendah baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

BACA JUGA :  Tak Cuma Bangun, Ahli Bendungan Diminta Mampu Antispasi Resiko

“Ketersediaan dana (availability) dimana pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas,” paparnya.

Lalu, akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas dan terakhir sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek, sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).

“MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun mengalami kesulitan akses, oleh karena itu Pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi,” tutup Lana.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini