Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: H. Joni.

TERASAKAN begitu dekat, tetapi terpaut begitu jauh. Jauh, tetapi begitu dekat. Itulah keberadaan masyarakat adat. Ia dekat dengan kita, bahkan bagi orfang orang di luar Pulau Jawa, khbususnya di Kalimantan dan Sumatera, juga di Kawasan Timur Indonesia, sehari hari masyarkat yang bisa disebut modern bergaul dengan mereka.

Untuk itulah, Hari Masyarakat Adat Internasional dirayakan tiap 9 Agustus. Tujuannya tidak lain adalah untuk secara sungguh sungguh mengangkat harkat dan martabat mereka sehingga sejajar dengan kelompok mayakarakat lainnya. Terkhusus dalam memperlakukan mereka ketika masyarakat masa kini melakukan eksploitasi terhadap Sumber daya Alam (SDA).

Sehubungan dengan konten masyarakat adat, yang dalam istilah asingnya indigeneous people, maka kearifan lokal dari masyarakat adat itu disesuaikan dengan kondisi masing masing wilayah yang tentunya tidak sama. Ada yang wilayah masyarakat adat itu mengandung potensi SDA berupa tambang dengan segalam macam rinciannya. Ada yang berupa hutan dengan cirikhas yang melekat abadi di wilayah yang bersangkutan.

Masyarakat Adat Dayak

Kenyataan konkret untuk wilayah Kalimantan pada umumnya termasuk Kalteng, menjadi cirikhas dari masyarakat adat adalah berhubungan dengan Kawasan hutan, atau bisa disebut masyarakat adat kehutanan. Hal ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat adat pada umumnya dan senantiasa berhubungan dengan hutan. Mereka lahjir di hutan, mencari penghidupan dan kehidupan di hutan dan ketika mereka meninggal dikuburkan di hutan. Mereka akrab dijuluki suku Dayak.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu produsen hutan tropis di dunia yang menjadi paru-paru dunia adalah Kawasan yang sselama ini dikenal sebagai hutan rimba raya. Berdasar data tahun 2016, Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 15.426.781 Ha dimana kawasan hutan luas 12,7 juta ha (82,45 %). Rinciannya adalah: hutan produksi (HP) 3,8 juta (25,16%, Hutan Produksi Konversi (HPK) 2,5 juta ( 16,49%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3,3, juta atau 21, 5%, Hutan Konversi (HK) 1,6 juta (10,57%), Hutan Lindung (HL) 1,3 juta ( 8,73%), Areal Penggunaan lain (APL) 2,5 juta (16,67%), dan Perairan seluas 0,8 juta (0,87).

Dalam pemahaman hutan adat, adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum di Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri.

BACA JUGA :  Tanggungjawab Pemerintah Dalam Sektor BBM Tinggal Satu Persen

Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara.

Substansinya, bahwa hutan adat itu merupakan kawasan hutan tempat mereka hidup, menafkahi keluarga dan pada akhirnya di tempat itu pula masyarakat adat menutup mata dan dikuburkan. Hal demikian sudah berlangsung turun temurun, semenjak jaman yang belum tercatat oileh waktu hingga sekarang dan dalam perkembangannnya sampai masa yang akan datang.

Hambatan dan solusi

Ditegaskan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengakui eksistensi masyarakat adat sepanjang telah dikukuhkan di dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun, dalam banyak hal, masyarakat adat mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan, khususnya dalam Peraturan Daerah karena beberapa hal.

Pertama, minimnya keberpihakan politik lokal atas eksistensi masyarakat adat kehutanan. Masyarakat adat biasanya hidup dalam di wilayah ekosistem yang kaya SDA, baik mineral, kayu, minyak dan gas, dan kemudian dikonversi menjadi perkebunan sawit. Itu merupakan potensi yang sebagian besar tidak bisa diperbarui (non rewinable). Artinya kehidupan mereka digantungkan pada potensi yang semakin lama semakin menyusut.

Ketika mereka diakui eksistensi dan perlindungan hokum secdara local dalam bentuk Perda, maka bagi kepentingan elit lokal itu tidak akan kondusif dalam menarik investasi. Benturan kepentingan akan terjadi antara kebutuhan invetasi pada satu sisi dan nekentingan mayakat lokal pada sis lain. Lebih baik, masyarakat adat tidak diakui daripada menyulitkan kepentingan elit di tingkat lokal dalam bernegosiasi.

Kedua, ketentuan bahwa masyarakat adat mempunyai teritori atau wilayah yang telah didiami secara turun temurun. Ketentuan ini mempersulit masyarakat adat karena sebagian besar dari mereka telah kehilangan teritorinya untuk berbagai kepentingan, seperti perkebunan sawit, industri kehutanan, pertambangan, dan program transmigrasi. Kesemua program mutakhir itu diproteksi untuk dan atas nama kepentingan nasional.

Dengan adanya pengaturan yang brsifat nasional ini, praktisnya sulit bagi masyarakat adat mengklaim dan membuktikan klaimnya tersebut secara hokum. Mereka dengan segala klaimnya pasti akan berhadapan dengan banyak kepentingan dan berpotensi konflik serta pelanggaran HAM, dengan ukuran hukum nasional.

BACA JUGA :  Pemikiran Din Syamsuddin, Politik Alokatif Perspektif Interaksi Simbolik

Dari beberapa permasalahan yang sebenarnya sangat mendasar itu, dibutuhkan good will pemerintah untuk mengakomodasikannya., tanpa akomodasi yang bersumber dari good will pemerintah hak masyarakat adat itu tidak akan pernah terakomodasikan secra baik. Praktik selama ini sepertinya pemerintah tidak sepenuh hati mencoba mengurai kekusutan konflik antara kepentingan masyarakat lokal pada satu sisi dan kepentingan nasional yang substansinya adalah para pemilik modal di sisi lain.

Secara praktis, misalnya Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat guna menangani dan mencari solusi implementatif atas keberadaan masyarakat adat yang banyak berkonflik dengan berbagai pihak, bahkan dengan kepentingan nasional dimaksud. Tetap;I tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pada hal sejatinya menilik kepada aturan normatifdari satgas dimaksud akan sangat membantu tugas Pemerintahan Jokowi. Konkretnya adalah tugas dalam membuat database awal yang berisi tentang inventarisasi, identifikasi, dan peta masyarakat adat yang tersebar di berbagai pelosok daerah dan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Namun janji untuk pembentukan dimaksud sulit untuk direalisasikan karena berbagai hambatan yang intinya dalah terjadinya benturan kepentingan msyarakjat adat paa satu sisi dan kepentingan pemilik modal yang mengelola hutan atas dasar perhitungan ekonomi. Sementara pemilik modal berlindung di balik aturan nasional yang sepeuhnya mengakomodasikan kepentingan mereka.

Masyarakat adat sendiri tentunya hanya menunggu. Mereka seolah tak punya bargaining position atau celah untuk bernegosiasi karena ketidakseimbangan posisi. Kalaupun mereka sudah merumuskan aturan tersendiri mengenai permasalahan ini, cendrung dikalahkan dan terkesampingkan oleh aturan formal yang merupakan bentuk proteksi terhadap pemilik modal, yang berlindung di balik kepentingan nasional yang dinyatakan lebih luas dan harus dilindungi.

Sejatinya kunci utamanya adalah pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mengakomodasikan. Peran pemerintah Daerah, menduduki posisi sangat penting dalam pengakuan hak masyarakat adat dimaksud. Pemeintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang wilayahnya masih banyak masyarakat adatnya. Merekalah yang harusnya segera mengambil alih permasalahan ini, dengan tidak menunda nunda pada waktu berikut.

Berbagai issu sosial politik yang terus bermunculan nampaknya mengabaikan dibuatnya kebijakan secara konkret dan permanen. Untuk itu good will Pemerintah Derah yang tentunya disokog sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat menjadi sangat penting untuk lebih serius mengakomodasikan hak hak masyarakat adat atas hutan dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya.[]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini