telusur.co.id- Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengatakan, dirinya tidak pernah mengusulkan dan menyetujui resktrukturisasi utang petambak PT Dipasena Citra Darmaja (DCD). Alasannya, saat itu dia hanya menjabat sebagai sekretaris di Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), bukan ketua.

“Sekretaris KKSK bertugas menyiapkan bahan-bahan yang berasal dari BPPN atau lain – lain, mengenai masalah perbankan. Kita siapkan materi untuk pengambilan keputusan,” ujar Syafruddin ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/8/18).

Syafruddin menjelaskan, Sekretaris KSSK tidak memiliki hak untuk mengusulkan terkait penanganan utang petani tambak Dipasena. Tugasnya hanya menyampaikan dan bertanggung jawab pada pembuatan draft atas keputusan rapat, kemudian diserahkan kepada Ketua KSSK.

BACA JUGA :  KSSK Akan Terus Cermati Risiko Stabilitas Keuangan Negara

“Sekretaris nggak punya kewenangan mengusulkan. Draft dibuat untuk di baca ketua, kalau ada (kesalahan) koreksi. Kalau tidak, ya ditandatangani,” paparnya.

“Saya kira enggak (dilibatkan). Yang ada, BPPN mengajukan apapun usulan pada KKSK,” tambahnya.

Dalam kesaksiannya itu, Syafruddin mengakui bahwa dirinya tak selalu menerima hasil laporan ihwal keputusan utang petani tambak. Karena, selain sebagai Sekretaris KKSK, dia juga merangkap jabatan fungsional di Deputi Menko Ekuin.

“Jabatan kami di struktural Pada waktu itu di Deputi di Menko ekuin. Jadi, memang tugas kami bukan hanya di KSSK saja. Sekretaris KSSK itu menerima masukan-masukan (dari BPPN), Jadi (kami mengetahui perkembangan) kalo ditugaskan oleh ketua KKSK,” ungkapnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini