telusur.co.id- Pengambil alihan hak tagih aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim atas kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun bukan tanggung jawab Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Karena, tugas BPPN hanya menyerahkan potensi kerugian Bank dan tidak melakukan penjualan aset.

Demikian disampaikan mantan Komisaris Bank Central Asia (BCA), Sigit Pranomo  saat bersaksi dalam sidang terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/8/18).

Sigit menjelaskan, yang melakukan penjualan adalah PPA (PT Perusahaan Pengelolaan Aset) atas perintah Menteri Keuangan pada 2007 lalu.

“Itu baru namanya potensi kerugian (Potensial leas Loss) Tapi itu baru potensi. Kemudian dari potensi ini, kalau dalam bahasa lain itu PPA yang berhasil menjual itu berapa yang berhasil dikumpulkan itu, Baru PPA yang mencatat dulu potensi kerugian, dikurangkan itu namanya bisa menjadi kerugian yang terrealisasi. Jadi bukan Tanggung jawabnya BPPN yang menyerahkan (aset) itu. BPPN menyerahkan (aset tambak Dipasena) itu namanya baru potensial loss,” kata Sigit.

BACA JUGA :  Atasi Polemik Keputusan BPPN, Syafrudin Mengaku Minta Masukan dari KKSK

Ketika PPA melakukan penjualan aset tambak Dipasena, kata Sigit, barulah muncul kerugian dan atau kerugian yang direalisasikan.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan, saat BPPN melakukan hak tagih, itu bukan  kerugian negara. Namun, baru disebut dalam fase tahap potensi kerugian.

Usai aset diserahkan ke lembaga baru di bawah Kemenkeu, maka selanjutnya PPA ini yang mencatatkan realisasi kerugian negara. Apalagi, sudah tugasnya BPPN menyerahkan ke lembaga lain yakni ke Kemenkeu melalui  PPA, karena mereka yang akan mencatat potensial loos.

” Kemudian lembaga berikutnya yang kemudian katakanlah yang bisa menagih dan membukukan katakanlah real leas loss atau kerugian yang direalisasikan,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Banyak DPRD Tak Paham Perpajakan

Tanggung jawab BPPN, tutur Sigit, sudah selesai setelah menyerahkan hak tagih kepada PPA .

“Yang menyerahkan hak tagih bertanggung jawab sampai dia menyerahkannya,” katanya.

Lagi pula, ukuran kinerja yang terpenting bagi BPPN ialah untuk menyehatkan Bank. Dan, bukan bagiannya untuk menghitung untung rugi sebuah Bank yang telah menerima kucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Ini bukan lembaga yang mencari untung dan tidak bisa rugi, yang diukur adalah berapa tingkat dan hasil recovery hak-hak BPPN bisa ditagih,” jelasnya.

“Berapapun yang bisa ditagih maka bagi BPPN itu adalah suatu pendapatan. Jadi sebetulnya gak ada kerugian atau apapun. Karena berapapun yang ditagih. Itu akan menjadi pendapatan BPPN,” ungkap dia.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini