telusur.co.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai, wacana penetapan status gempa di Lombok menjadi bencana nasional, cenderung dipolitisasi. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan memberikan penanganan secara total terhadap musibah tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Selasa (21/8/18).

“Presiden sudah berkomitmen penanganannya akan total. Jangan kemudian dipolitisasi,” ujar Sutopo.

Menurutnya, pihak yang mengusulkan agar gempa Lombok berstatus bencana nasional, tidak memahami mekanisme manajmen penanganan gempa secara utuh. Karena, ada tahapan, konsekuensi-konsekuensi dari penetapan menjadi bencana nasioanl itu.

BACA JUGA :  Bertemu Sutopo BNPB, Jokowi: Beliau Sangat Menginspirasi

Sutopo menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan ada beberapa varibel dalam penetapan status bencana nasional yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Lagi pula, kata Sutopo, belum ditetapkannya Lombok menjadi bencana nasional, bukan berarti membuat penanganannya akan berbeda.

“Tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional,” tegasnya kembali.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini