Oleh : Maiyasyak Djohan

Berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tertanggal 19 Oktober 2017, Nomor: 2114/TU/Sokesra, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara (copy surat terlampir) diberitahukan bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui APBD-SU Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan bantuan Hibah utk Universitas Sumatera Utara, No rek. 1.20.1.20..05.02.00.00.5.1.4. Sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar).

Surat Pemprovsu itu juga menjelaskan untuk pencairannya pihak USU sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai Permendagri No. 14 thn 2016 tentang pedoman pemberian dana hibah dan Bantuan Sosial harus mengajukan surat permohonan pencairan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Selain itu juga diminta membuat laporan pertanggungjawaban paling lama tanggal 18 januari 2018 dengan lampiran:
a. Surat pernyataan bertanggungjawab yang menyatakan dananya telah digunakan sesuai sesuai dengan usulannya.

Disinilah masalah muncul.

1. Apakah pihak Pemprovsu telah menerima laporan dari pihak USU pd waktu yang telah ditentukan?

2. Jika belum, apakah pihak Pemprovsu telah menyurati pihak USU untik meminta laporan pertanggungjawabannya?

3. Dan seterusnya.

Ada escape yang diberikan, bisa diperpanjang hingga Maret. Namun ternyata hingga pertemuan bulan mei 2018, pekerjaan belum selesai bahkan hingga hari ini.

Keadaan ini bukan hanya masalah USU sebagai penerima dan pengguna dana hibah tersebut, tapi juga masalah bagi pemprovsu sebagai pemberi dana hibah.

  1. Pemberi bermasalah jika dia tidak menjalankan fungsinya meminta laporan pertanggungjawaban. Sebaliknya pihak penerima dan pengguna bemasalah karena tidsk menggunakan uang tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pakta integritas hibah serta surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah uang masing-masing tertanggal 31 oktober 2017 dan tanggal 02 november 2017.(***).
Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini