Net

telusur.co.id – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan sengketa Pilkada Tabalong,┬áKalimantan Selatan, yang diajukan oleh Pasalon Bupati dan Wakil Bupati, H Norhasani-Eddyan Noor Idur. Terkait putusan nomor 26/php.bup-XVI/2018, perihal perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati, Kabupaten Tabalong Tahun 2017.

Alasanya, karena eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajunan permohonan serta permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu. Sehingga, eksepsi pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan.

“Menerima eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Menyatakan permohonan pemohan melewati tenggat waktu dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (9/8/18).

BACA JUGA :  Data Sementara, Hingga Jumat Malam Laporan Sengketa Pileg Capai 327 Kasus

Sebelumnya, di hadapan majelis hakim konstitusi yang menyidangkan perkara itu, kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tabalong nomor pemilihan satu, H Norhasani-Eddyan Noor Idur membacakan materi gugatannya.

Melalui kuasa hukumnya, Syamsuddin Noor dan Bagus Tarigan memohon agar majelis hakim konstitusi membatalkan keputusan KPU Tabalong berupa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pilkada yang telah dimenangkan calon petahana, Anang Syakhfiani-Mawardi tertuang dalam keputusan KPU Tabalong bernomor 72/HK.03.1-Kpt 6309/KPUKabVII/2018, tertanggal 5 Juli 2018, Kamis (26/7/18).

Adapun dalil dan bukti yang diajukan pihak pemohon dari Rudi Alfonso cs terhadap KPU Tabalong dan pihak terkait sebagai termohon, diungkap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan bupati petahana sejak tahapan Pilkada Tabalong 2018, mulai berjalan.

BACA JUGA :  Wewenang 'Panggil Paksa' Dilucuti MK, MKD Diminta Taati

Selanjutnya, Syamsuddin Noor dan Bagus Tarigan didampingi H Norhasani juga menyampaikan bukti-bukti di antaranya pembagian atau penyaluran beras miskin yang dilakukan Kadisnaker Tabalong untuk yang kemudian diduga untuk kepentingan pemenangan calon bupati petahana. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini