foto net

telusur.co.id – Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan segera dibuka 4 hingga 10 Agustus 2018, tetapi, Mahkamah Kontitusi (MK) belum juga memutuskan apakah syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional berlaku atau tidak.

Apapun keputusan hakim MK nanti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berpendapat agar syarat Presidensial Threshold (Preshold) 20 persen ditiadakan.

“Untuk Preshold (20 persen) lebih baik ditiadakan saja,” usul Jimly kepada wartawan, Jakarta, Jumat (03/08/18).

Menurut dia, jika syarat pendaftaran 0 persen akan memudahkan bagi partai politik untuk memunculkan kadernya. Tak hanya itu, masyarakat juga banyak alternatif pilihan tokoh yang akan didukungnya.

BACA JUGA :  Tak Ingin Seperti Bayi Premature, Tim Hukum 02 Rahasiakan Bukti Gugatan Pilpres

Sedangkan untuk aturan Parliamentary Threshold, Jimly setuju untuk dinaikan menjadi 4 persen atau lebih. “Saya rasa parlementary threshold 4 persen oke kalau perlu 5 persen,” ungkap dia.

Sebagai latar, syarat presidential threshold (PT) menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yang tidak sependapat dengan aturan itu, melakukan judicial review ke MK.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai penghapusan PT 20 persen tersebut agar tetap menjaga kebahagiaan demokrasi di Indonesia. Dahnil menambahkan, bila ambang batas tersebut tetap disahkan oleh MK, maka akan berpotensi mengubur demokrasi bagi masyarakat. (ham)

Like :

27 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini