telusur.co.id – Belum rampungnya draf Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diajukan Kemenkominfo menjadi pertanyaan Komisi I DPR.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya W Yudha menilai pemerintah seharusnya menuntaskan draf tersebut. Sebab, dengan adanya UU PDP bakal mengamankan data setiap masyarakat.

“Beberapa waktu lalu, Indonesia pernah digegerkan oleh kasus kebocoran data dalam proses registrasi kartu SIM prabayar, ditambah kasus pencurian data pengguna Facebook,” ucap dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/18).

Dijelaskan politisi Partai Golkar, komisi yang didudukinya hingga kini masih menunggu. Namun jika pemerintah tak bisa menuntaskannya, bukan tidak mungkin Komisi I akan mengambil alih menjadi Inisiatif DPR.

BACA JUGA :  Kegaduhan Perpres TKA Akibat Kurangnya Sosialisasi

“Kalau UU itu inisiatif DPR bisa saja tapi itu berat. Harus mendapatkan persetujuan dari fraksi di setiap komisi,” ungkapnya.

“Nah kalau di pemerintah, cepat di depan dan lambat di belakang kenapa di belang lambat karena perlu persetujuan fraksi-fraksi itu,” ungkapnya lagi.

Hingga saat ini, kata Satya, dirinya masih optimis, UU itu masih bisa selesai sebelum masa kerja DPR Priode 2014-2019 habis di bulan Oktober.

“Saya optimis itu harus cepat diselesaikan sebelum kita mengakgiri masa jabatan di bulan oktober,” ucapnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini