FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad memastikan siap jika diminta kesaksiannya terkait kasus dugaan korupsi Jalan Nangka yang melibatkan Nur Mahmudi Ismail. Namun, sampai sekarang Idris mengaku belum menerima surat panggilan dari pihak berwajib.

“Belum ada surat resmi ke saya terkait kasus ini (Nur Mahmudi),” ujar Idris di gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Jumat (31/8/18).

Idris menjelaskan, anggaran yang diambil dari APBD tahun 2015 ialah untuk pembebasan lahan. Karenanya tidak tepat jika anggaran itu disebut digunakan untuk pelebaran jalan.

“Pembebasan lahannya dari anggaran 2015 tapi di IPR-nya itu bunyinya bertanggung jawab atas pelebaran jalan. Pelebaran jalan kan harus pembebasan lahan, itu konsekuensi logis harusnya itu,” imbuh Idris.

Akibat kasus tersebut, lanjut Idris, pelebaran jalan belum bisa dilanjutkan. Jika Kejaksaan sudah mengeluarkan rekomendasi, kata Idris, baru pengerjaan pelebaran Jalan Nangka kembali dilanjutkan.

“Nanti kalau sudah selesai, baru kita istilahnya semacam fatwalah, fatwa dari kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri untuk bisa direalisasikan,” tandas dia.

Bagikan Ini :