telusur.co.id – Kasus korupsi yang menjerat elite Partai Golkar tak hanya membuat citra dan elektabilitasnya anjlok di mata rakyat Indonesia. Lebih jauh, ada pihak yang ingin Partai Golkar dibubarkan dan tidak bisa ikut pemilu hanya gara-gara oknum pengurusnya terjerat korupsi.

Hal itu diungkapkan Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu.

“Saat ini kepercayaan dan dukungan publik kepada kami trend nya sedang menaik. Pastilah ada kekuatan politik yang tidak senang dengan situasi saat ini. Bahkan ada pula yang berupaya terus menerus agar Golkar dibubarkan atau tidak boleh ikut Pemilu,” ungkap Doli.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak yang ingin Golkar tidak ikut pemilu agar berpikir ulang dan tidak menjelek-jelekan Golkar. “Kepada mereka ingin kami sampaikan, janganlah kita membiasakan diri berkompetisi dengan saling memojokkan dengan hal yang mengada-ada dan membuat kontestasi demokrasi kita menjadi tidak sehat. Indonesia tidak akan pernah maju bila dibangun dengan mental seperti itu,” ujar dia penuh ancaman.

Pada prinsipnya, dijelaskan Doli, semua pengurus dan kader Partai Golkar mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, Golkar mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan KPK.

“Kami sudah dan akan terus mengikhlaskan pimpinan, tokoh, dan kader yang terindikasi untuk diproses atau secara hukum divonis bersalah. Kami mengambil pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga dari berbagai kasus yang menimpa kader-kader kami.”

Ketua umum, para senior, serta seluruh jajaran pimpinan Partai Golkar pun bertekad kuat untuk tidak mengulangi hal yang sama dan zero tolerance terhadap korupsi. Tetapi jangan pula keikhlasan itu dimanfaatkan untuk mendeskreditkan dan memojokkan Golkar terus menerus.

Doli pun mengungkapkan sudah tiga kali dipojokkan secara institusi ketika kader Golkar terkena musibah. Kata dia, kalau semua berkomitmen, harusnya nama-nama dari partai politik lain yang telah disebut-sebut terlibat kasus korupsi jangan dihentikan.

“Kasus megaskandal korupsi e-KTP, BLBI, dan lainnya yang menyebutkan sejumlah nama petinggi partai politik kenapa kesannya mandeg? Kami sadar sekarang adalah tahun politik.”

Karenanya, Doli berharap KPK bisa benar-benar bekerja profesional, objektif, tidak tebang pilih, dan tetap independen. (ham)

Bagikan Ini :