Gedung KPK/Net

telusur.co.id- Jika dana dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 tebukti mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), maka tidak menutup kemungkinan Partai Golkar akan dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menerapkan tindak pidana korporasi

“Bisa saja (dijerat pidana korporasi),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (3/9/8).

Basari mengakui, hingga sekarang belum ditemukannya bukti jika uang pembangunan PLTU Riau-1 itu mengalir ke Munaslub Golkar. Namun, KPK akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

“Sampai sekarang belum ada pembuktian itu dipakai atau tidak. Itu masih dalam pengembangan,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadizly membantah adanya aliran dana suap PLTU Riau 1 ke Munaslub Golkar tahun lau. Ace menjelaskan, berdasarkan konfirmasi kepada para ketua panitia, Munaslub Golkar tidak pernah menerima sumbangan uang suap.

“Tidak benar pernyataan saudari Eni M. Saragih tentang adanya dana yang dipergunakan untuk pembiayaan Munaslub 2017. Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Sdr Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub 2017 tersebut,” ungkapnya.[Ipk]

Bagikan Ini :