Gambar Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Staf ahli pemerintahan Kemendagri, Suhajar Diantoro mengakui masih adanya aparat PNS di daerah yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu.

“Ya memang masih ada aparat daerah yang tidak netral. Banyak,” ucap Suhajar dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (03/09/18).

Menurutnya, kemungkinan itu terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah pusat mengenai aturan pemerintah daerah yang harus bercuti apabila masuk dalam tim kampanye salah satu calon.

Kendati demikian, ia menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih jauh mengenai ketidaknetralan PNS dalam proses pilkada yang sudah berjalan.

KemenpanRB, sebelumnya telah mengeluarkan sederet aturan larangan bagi PNS dalam perhelatan pemilu. Poin pertama, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Kedua, PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Ketiga, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Keempat, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Kelima, PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

Keenam, PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Terakhir, PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (ham)

Bagikan Ini :