telusur.co.id – Larangan mantan Narapidana Koruptor Maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) di 2019 menunjukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan berpolitik.

Begitu disampaikan Anggota MPR fraksi PDIP, Komarudin Watubun dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/18).

“Saya kira KPU jangan bermain politik apa ukurannya aturan yang dipegang,” jelas dia.

Seharusnya, kata Komarudin, KPU mengituti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak melarang setiap warga negara yang telah menjalani hukuman mencalonkan diri sebagai caleg asalkan caleg itu mempublikasikan ke media apa yang pernah dilakukannya.

“Waktu itu ada beberapa kawan-kawan narapidana yang mengajukan ke MK terkait aturan itu, oleh MK boleh mereka maju dengan syarat mereka mengumumkan bahwa mereka pernah melakukan korupsi,” kata dia.

Oleh sebab itu, anggota Komisi II DPR ini berharap masalah bekas napi yang mencalonkan diri sebagai caleg bisa terselesaikan.

“Harapan saya masalah ini cepat selesai jangan berkepanjangan,” tukas dia.

Sebelumnya di Komplek Parlemen pada Senin, (3/9/18), Ketua KPU, Arief Budiman menegaskan bahwa 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).[far]

Laporan: Lita

Bagikan Ini :