Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/foto: Net

telusur.co.id- Selama Mahkamah Agung (MA) belum memutuskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait boleh atau tidaknya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif, maka PKPU itu tetap berlaku.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/8/18).

Baca juga: Loloskan Eks Korutor Jadi Caleg, Bawaslu Dinilai Rusak Pemilu

“Kuncinya ada di MA yang sedang judicial review PKPU ini. Nah saya harap MA segera mengeluarkan keputusannya,” kata Mardani.

“Sebelum ada keputusan apapun, PKPU berlaku bahwa mantan napi koruptor dilarang untuk nyaleg,” tambah dia. Diketahui, eks koruptor boleh nyaleg ini telah menjadi polemik antara KPU dan Bawaslu. KPU kekeh menolak pendaftaran eks koruptor karena berpegang pada PKPU 20/2018.

Sedangkan, Bawaslu meloloskan mereka mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Sah, Bawaslu DKI Loloskan Eks Napi Korupsi M Taufik Nyaleg

Mardani memandang, PKPU 20/2018 terkhusus larangan napi koruptor nyaleg merupakan langkah luar biasa dalam hal menyeleksi anggota dewan untuk periode 2019-2024.

“Saya rasa KPU sudah benar,” tutup Ketua DPP PKS itu.[far]

Baca juga: Loloskan Enam Eks Koruptor Jadi Caleg, Wiranto Akan Panggil Bawaslu

Bagikan Ini :