telusur.co.id- Larangan eks narapidana korupsi maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) terus mendapat dukungan. Tak hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beberapa akademisi pun mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dituangkan dalam peraturan KPU.

Dalam acara diksusi pada, Selasa (4/9/18) dengan tema ‘Pemilu Berintregitas’ di Gedung Pusat Muhammadiyah Jakarta, Dosen Fakultas Hukum UM Tangerang, Gufroni menilai larangan bekas napi maju sebagai caleg merupakan kemajuan dalam menjaga NKRI dari kejahatan korupsi.

Menurut dia, langkah Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan beberapa calon yang memiliki latar belakang bekas narapidana sangat membahayakan. Karena, bukan tidak mungkin para mantan Napi jika terpilih akan melakukan hal yang sama merugikan negara.

“Sudah ada perintah Bawaslu semuanya (mantan napi-red) diloloskan, hari ini sudah ada delapan belas, hal ini sudah membahayankan bagi demokrasi kita,” kata dia.

Seharusnya kata Gufroni, Bawaslu tidak sembarang mengeluarkan rekomendasi itu. Sebab, bukan tidak mungkin impian rakyar mendapatkan calon yang bersih akan semakin berat. “Kita menganut hukum pasifisme dengan teori hierarki, tapi semestinya Bawaslu juga harus melihat bahwa aturan hukum secara komprehensif dan subtantif,” ucap Gufron.

Hingga saat ini lanjut, Gufroni, ada enam mantan napi koruptor yang sudah mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Dua di antaranya sudah diberikan rekomendasi dapat maju sebagai calon anggota legislatif.

“Hari ini ada enam calon, Bawaslu Banten ada dua orang dari Golkar, dari Cilegon ada partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, dan Pandeglang dua orang dari Partai Golkar dan dari enam ini dua sudah di utus oleh Bawaslu Cilegon, intinya untuk meloloskan mantan napi koruptor maju sebagai calon anggota legislatif,” terang dia.

Untuk itu, dirinya berharap KPU segera memberikan penjelasan pada Bawaslu alasan di terbitkannya larangan matan napi korupsi.[far]

Laporan: Lita

Bagikan Ini :