telusur.co.id— Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Efendi mengungkapkan, Undang-Undnag Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sudah disahkan ternyata belum memiliki efek positif bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyebabnya, karena Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar implementasinya belum berjalan.

Pernyataan tersebut di sampaikan Dede dalam rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin (3/9/18) seperti dikutip dari lama resmi DPR.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, hadir juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dan Anggota Komisi IX DPR Siti Masrifah.

“Pak Fahri sebagai Pimpinan DPR di sini tentunya lebih melihat dari beberapa komitmen pemerintah, terutama terkait dengan UU PPMI. Sudah lama UU ini kita buat, tapi PP belum berjalan. Sehingga ketika kita berbicara asuransi pekerja TKI, mestinya sudah ditarik dari konsorsium pada BPJS. Tapi kenyataanya di lapangan, masih belum ter-handle dengan baik,” kata Dede.

Setelah ditelusuri melalui dialog dengan para jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ternyata ada aturan pemerintah yang belum dituntaskan. Oleh kerena itu, kata Dede, DPR ingin mengetahui permasalahanya. “Kita sudah mendengar, salah satunya ada peraturan-peraturan yang belum selesai diberikan pemerintah. Terutama Permenakernya, PP juga belum keluar,” ungkap Dede.

Dede juga mempertanyakan manfaat apa yang bisa didapatkan para pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, ada benturan-benturan peraturan yang hanya memperbolehkan empat manfaat saja.

“Kita berpikir manfaat apa yang bisa dirasakan pekerja. Kita yang sudah bayar ingin tahu, kita dapat rumah atau tidak, terus anak kita bisa sekolah atau tidak,” selidik Dede.

Lebih lanjut, politikus Demokrat itu meminta, ke depan harus mulai direncanakan pengembangan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Diperlukan koordinasi dan harmonisasi antar lembaga guna mensingkronkan program kerja bersama.

“Jadi nanti ada rapat koordinasi tentunya, untuk melihat payung hukum mana yang memang harus perlu kita siapkan, dan yang dibuat oleh pemerintah, dan kemudian berapa lama. Karena kan ini progres bergerak cepat. Sementara kepesertaannya bergerak lambat, beda dengan saudara kembarnya BPJS Kesehatan yang sudah 190 juta peserta,” tutupnya.[far]

Bagikan Ini :