Abdullah Puteh, FOTO: telusur/Bambang Tri

telusur.co.id – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerbitkan Peraturan KPU terkait mantan narapidana korupsi maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) di pemilu 2019 menunjukan arogansi.

Begitu disampaikan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdulah Puteh di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/9/18).

Seharusnya Menurut dia, KPU mengacu pada Undang-Undang dalam membuat regulasi. hal itu lanjut Puteh, agar KPU tak melanggar aturan yang berlaku.

Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan memperbolehkan napi untuk maju dengan syarat calon itu mengumumkan kesalahannya dimuka umum.

“Dalam uu pemilu boleh mencalonkan diri tp harus di publikasikan di media. jadi kalau mau cari biang keroknya, ya KPU itu. KPU itu tidak adil mengancam reformasi dan kami tidak akan terima,” ucap dia.

Disisi lain, mantan Gubernur Aceh ini menambahkan, dalam menjalankan tugasnya KPU seolah tak mempedulikan aturan. Bahkan, KPU juga tak segan menabrak undang-undang.

“Padahal ada sumpah bahwa mereka tak melanggar UU,” ucap dia.[far]

Bagikan Ini :