Politisi PDIP Hendry Yosodiningrat. FOTO: Istimewa

telusur.co.id— PDIP meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi terkait aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg). Sebab, jika Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperbolehkan eks koruptor nyaleg, efeknya berpengaruh terhadap wibawa KPU. Tak hanya itu, KPU juga akan bingung memulihkan nama-nama mereka yang sudah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian disampaikan politikus PDIP Hendry Yosodiningrat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/9/18).

Baca juga: Soal Caleg Eks Koruptor, Bawaslu: Kami Berpegang Pada UU dan Putusan Pengadilan

“Imbauan kepada KPU agar meninjau kembali terkait pembatasan hak itu sendiri. Seandainya (MA) batal bagaimana memulihkan hak-hak mereka (eks koruptor)?” kata Hendry

Baca juga: Sebelum MA Keluarkan Putusan, Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Tetap Berlaku

Anggota Komisi II DPR ini juga berharap, KPU tidak merubah fungsinya yang semula sebagai lembaga penyelenggara pemilu, menjadi pembuat undang-udang. Karena, jika MA memutuskan berbeda dari PKPU, maka seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhinya, termasuk KPU. Sebab, KPU adalah pelaksana UU.

“Sebagai KPU agar tidak merangkap menjadi pembuat UU. Coba kita belajar berbangsa dan bernegara yang baik yang tidak menurunkan kewibawaan KPU,” tandas dia.[far]

Baca juga: Larangan Mantan Napi Koruptor Nyaleg, KPU Jangan Berpolitik

Bagikan Ini :