telusur.co.id— Keputusan Bawaslu yang meloloskan mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai bakal calon legsilatif (caleg) di Pemilu 2019, menuai kontroversi polemik. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Bawaslu menunda keputusannya tersebut. Karena, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatur larangan mantan koruptor untuk menjadi caleg.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkapkan, pihaknya dalam memutuskan suatu perkara landasannya ialah undang-undang dan keputusan pengadilan. Namun, hingga saat ini Mahkamah Agung (MA) belum mengeluarkan kepuutusannya.

Baca juga: Sebelum MA Keluarkan Putusan, Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Tetap Berlaku

“Mengenai hak dipilih itu adalah hak yang bisa dibatasi hanya dua, dengan undang-undang ataupun dengan putusan pengadilan itu,” kata Abhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, kemarin.

Menurut Abhan, eks koruptor juga punya hak kontitusional untuk dipilih dan memilih seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Bawaslu juga berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat meloloskan eks koruptor menjadi Bacaleg

Baca juga: Loloskan Enam Eks Koruptor Jadi Caleg, Wiranto Akan Panggil Bawaslu

“Maka berpedoman pada itulah kami memutuskan bahwa seluruh provinsi kabupaten kota bahwa ketika caleg di KPU Kabupaten kota provinsi dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) maka putusan kami menyatakan itu memenuhi syarat,” imbuh dia.[far]

Bagikan Ini :