Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik/Net

telusur.co.id – DPRD DKI Jakarta memastikan jika anggaran pokok pikiran (pokir) tidak akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, kepada wartawan, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/18).

Alasannya, anggaran pokir tidak diperlukan karena telah ada anggaran untuk program-program di tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Tidak ada begitu, sekarang masa reses menyerap aspirasi, kemudian aspirasi yang sudah diparipurnakan dimasukkan sebagai bagian dari program, jadi tidak perlu lagi lah ada pokir,” kata Taufik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga memberi sinyal untuk tidak memanfaatkan RAPBD-P demi kepentingan eksekutif maupun legislatif. Anies menyebut pengadaan anggaran pokir dalam APBD-P tidak signifikan karena ada anggaran lainnya yang serupa.

“Kalau sudah ada anggaran yang bisa cover dari pos lain ya tidak, nanti jadi double-double, sudah ada kegiatan event, nanti ada uang jalan, uang harian, uang makan, semuanya akan muncul,” kata Anies.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura, Syafruddin meminta anggaran pokir kembali disiapkan dalam APBD-P 2018.

Dia menilai anggaran pokir ini dibutuhkan untuk mengeksekusi masalah masyarakat yang didengar anggota DPRD DKI selama masa reses.

Pokir sendiri merupakan aspirasi masyarakat yang dijaring oleh anggota DPRD selama masa reses. Pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mata anggaran ini ditolak. Alasannya, pokok pikiran mestinya sudah masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang di tingkat kelurahan. [ipk]

Bagikan Ini :