telusur.co.id – Anggota DPD RI Perwakilan D.I. Yogyakarta, GKR. Hemas mengapresiasi sikap pemerintah yang akan membuka kembali lowongan CPNS.

Namun, disayangkan kebijakan baik tersebut tidak dibarengi dengan mengakomodir tuntutan tenaga honorer K2 untuk diprioritaskan diangkat menjadi PNS.

“Persoalan tenaga honorer K2 memang pelik karena telah berlangsung lama sejak pemerintahan sebelumnya,” ujar Hemas.

Rencananya, pemerintah membuka lowongan CPNS sebanyak 220 ribu, dengan memprioritaskan akan diisi untuk jabatan tenaga pendidik 110 ribu.

Sebagaimana diketahui yang masuk dalam kategori K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005.

Pemerintah beralasan bahwa kendala mengatasi persoalan tenaga honorer K2 memiliki 3 variabel, yakni: dasar hukum, validitas data, dan kondisi keuangan negara.

3 poin tersebut tersebut sebenarnya dapat diatasi jika Eksekutif, Legislatif, dan Tenaga Honorer dapat duduk bersama mencari solusi terbaik dengan mengedepankan kepentingan bersama dan bangsa, terlebih hal ini menyangkut hajat hidup 353.580 orang tenaga honorer K2.

“Sejak UU ASN diberlakukan terdapat ketentuan yang mensyaratkan batas maksimal CPNS usia 35 tahun, termasuk syarat pendidikan. Pun, jika UU Guru dan Dosen, serta UU Tenaga Kesehatan yang dijadikan rujukan maka ketiga beleid tersebut akan menghasilkan hanya 13.347 orang yang bisa mendaftar seleksi CPNS,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :