FOTO: Ilustrasi

telusur.co.id— Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, sebanyak 2.674 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian, sebanyak 2.357 orang masih berstatus PNS aktif, baru 317 yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Demikian disampaikan oleh Kepala BKN, Bima Hari Wibisana di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/18).

” Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS,” kata Bima.

Bima menyampaikan, data yang diperoleh BKN berasal dari penelusuran data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. BKN juga terus melanjutkan verifikasi dan validasi data-data.

“Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” tambah Bima.

Untuk menekan potensi kerugian negara, lanjut Bima, BKN melakukan pemblokiran terhadap data kepegawaian nasional PNS. Bima berharap, pemasalahan ini bisa terbongkar keseluruhan di tahun ini. Sehingga, para PNS menjadi bersih dari tindak pidana korupsi dan fokus bekerja.

“BKN berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini,” ujar dia.[Ipk]

Bagikan Ini :