FOTO: Istimewa

telusur.co.id – Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra mengatakan bedol desa 41 anggota DPRD Kota Malang yang jadi tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan potret buruk roda pemerintahan.

“Semakin terbukti bahwa eksekutif dan legislatif curang dalam menyusun perda khususnya yang ada kaitannya dengan anggaran,” ungkap Azmi kepada wartawan, Rabu.

Diakui Azmi, selama ini produk perda memang menjadi salah satu pintu bancakan bagi anggota dewan untuk melakukan korupsi.

“Apapun alasannya mereka telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang dibungkus atas nama kehendak undang undang.”

Terkait dengan banyaknya anggota yang tertangkap, Azmi menerangkan, tidak ada kejahatan yang sempurna namun bila konspirsasi dan motif keinginan kejahatan dari personil dan lembaga yang seharusnya menjaga dan mengawasi malah menjadi pelaku kejahatan maka kejahatan itu pun menjadi perfect crime.

Dan perlu diingat, kinerja penyidikan KPK itu selalu mengikuti alur rangkaian, maka jika seseorang berada dalam gerbong rangkaian tersebut dan melakukan perbuatan melawan hukum maka dipastikan akan masuk dalam peta kerja KPK.

“Selanjutnya hanya masalah waktu saja untuk pihak pihak yang berada dalam gerbong tersebut diminta pertanggung jawabannya,” tuntasnya. (ham)

Bagikan Ini :