Foto: net

telusur.co.id- Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang, menjadi tersangka dalam kasus suap, karena Presiden Joko Widodo tidak bertindak keras dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Presiden harus menjadi panglima (Pemberantasan korupsi), nampaknya presiden masih abstain, belum terlihat sikap kerasnya terhadap kasus kasus korupsi,” kata Pangi kepada telusur.co.id, Rabu (5/9/18).

Menurut Pangi, yang perlu dilakukan saat ini bukan cuma slogan mendukung agenda pemberantasan korupsi, namun yang terpenting ialah upaya pemerintah mengurangi perilaku koruptif.

Jika koruptor semakin banyak, kata Pangi, maka ada yang gagal dalam mengelola dan menjalankan pemerintah.

“Jangan sampai semakin banyak yang ditangkap KPK maka dianggap negara makin sukses memberantas korupsi. Saya pikir ini keliru besar cara berfikirnya. Dibutuhkan statmen dan komentar Jokowi yang di luar berfikir mainstream dalam upaya menurunkan korupsi di Indonesia,” ungkap dia.

Selain itu, Pangi menduga, masih tinggi nya pejabat yang melakukan tindakan ‘perampokan’ uang rakyat, lantaran mahalnya biaya demokrasi. Akibatnya, banyak wakil rakyat yang sudah terpilih harus memikirkan mengembalikan modal kampanye yang sudah dikeluarkan.

“Ada problem sebetulnya dengan demokrasi kita yang mahal, menjadi biang kerok tinggi kasus korupsi di Indonesia,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Ia menyarankan agar cara pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk dievaluasi. Apalagi, korupsi biasanya dilakukan bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak.

“Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Maka diperlukan strategi jitu dan cara berfikir mencegah korupsi. Pemberantasan korupsi kita masih lemah dan perlu di evaluasi secara komprehensif,” tutup dia.[far]

Bagikan Ini :