Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: H. Joni.

FAKTA hukum baru hasil penyidikan KPK terhadap kasus korupsi yang dikenal dengan korupsi Proyek Pembangunan PLTU Riau 1 kemungkinan (besar) menyasar Partai Gokkar sebagai korporasi dengan tuduhan melakukan korupsi. Partai dengan lambang pohon beringin ini dalam bahasa medianya “diduga kuat” menerima aliran dana korupsi. Dengan demikian secara yuridis manakala asumsinya benar, partai ini bisa atau dapat dijatuhi pidana korupsi korporasi. Itu jika memang arah angin politik tidak berpihak atau kuat bertiup ke arah Partai Golkar.

Fakta yuridis itu diperoleh dari keterangan dari tersangka mantan Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih. Berdasarkan nyanyiannya, ada sejumlah dana korupsi yang diterimanya mengalir ke Munaslub partai beringin tersebut pada Desember 2017 lalu. Artinya dengan kesaksian itu, Partai Golkar berpeluang dikenakan pidana korupsi korporasi. Hal itu diamini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan.

Sebagaimana terpublikasikan, fakta hukum menunjukkan dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pemilik saham Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Saat itu, yang bersangkutan (Eni) adalah bendahara panitia Munaslub Partai Golkar. Ketua Panitia Munaslub adalah Agus Gumiwang, politisi Golkar yang kini menjabat Menteri Sosial.

Dalam penyidikan KPK Eni (diduga) menerima uang Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap dengan rincian Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Pemberian uang terkait proyek PLTU Riau-1. Menurut Eni, sebagian dari uang yang diterimanya tersebut, ia berikan untuk keperluan pelaksanaan Munaslub Golkar.

Untuk Idrus Marham, sebagaimana fakta yang diungkap KPK Idrus terjetat pasal 12 UU huruf atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dikenal sebagai UU Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau pasal 56 ke – 2 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Substansinya bahwa Idrus Marham diduga telah menerima janji commitment fee untuk mendapat bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulana Saragih sebesar US$ 1,5 juta yang dijanjikan JBK jika PPA proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Johannes B Kotjo dan timnya. Dalam kaitan ini atuian yuridis menyebut bahwa janji yang akan diberikan kalau JBK dan kawan-kawan sudah menerima proyek tersebut masuk sebagai tindak pidana korupsi.

Tentang Kejahatan Korporasi
Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan luar biasa, kejahatan yang berbentuk khusus dan mengancam eksistensi bangsa (white collar crime). Dari deskripsi yuridis, Corporare berasal dari kata corpus (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan.

Dengan demikian corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan Badan (B-huruf besar) yang dijadikan orang, Badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan (b-huruf kecil) manusia, yang terjadi menurut alam.

Dari hal itu, bahwa pada dasarnya korporasi adalah suatu Badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat Badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena Badan Hukum keberadaannya merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Istilah korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana. Penyebutan dimaksudkan sebagai refleksi dari apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata. Di dalam Hukum Perdata ada suatu Badan Hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation.

Pada tataran normatif, publik maklum, sebagaimana disebut dalam UU Tipikor ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga Badan Hukum (BH) atau korporasi. Hal ini secara tegas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum (BBH).

Tegas dinyatakan pada Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga. Dengan demikian ada pemberatan, baik dalam skala penuntutan maupun penjatuhan pidananya.

Perkembangan Penyidikan Korporasi

Dari hasil pengembangan penyidikan, sebagaimana dinyatakan mengarah kuat korupsi korporasi ini menimpa Partai Golkar. Apa lagi dengan melihat kepada kapasitas KPK bahwa di negeri ini tidak ada yang meragukan kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama hampir 14 tahun KPK bekerja, sudah puluhan orang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), ribuan kasus korupsi telah ditangani dan pelakunya dijebloskan ke penjara. Begitu pula triliunan rupiah uang negara telah berhasil diselamatkan.

Namun, di balik prestasi luar biasa tersebut ternyata terdapat satu pelaku yang belum dijerat oleh KPK sampai saat ini yaitu korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau Badan Hukum. Padahal, UU Tipikor sebagaimana dijelaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga Badan Hukum atau korporasi. Tetapi itu tadi, sulit dijerat.

Secara normatif, versi UU Tipikor secara jelas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum. Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Penjatuhan sanksi berat, sebagai bagian dari roses pemberian efek jera bagi korporasi juga akan sangat efektif jika pelaku dijerat secara kumulatif tidak saja dengan UU Tipikor. Namun demikian lebih diperberat lagi dengan UU Pencucian Uang (money laundering), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dikenal dengan UU TPPU).

Ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 UU TPPU, pada intinya disebutkan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 miliar. Selain pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

Namun di dalam pelaksanannya proses hukum terhadap korporasi terhambat karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. KUHAP sebagai landasan hukum dalam penindakan dan penuntutan di pengadilan hanya mengatur mengenai subyek hukum berupa orang. Artinya jika dipaksakan penuntutan terhadap korporasi berpotensi dibebaskan Hakim.

Dalam perkembangan penyidikan dan penuntutan KPK sudah pernah menerapkan pada tahun 2010. Saat itu kejaksaan Banjarmasin menjerat PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) karena terlibat dalam korupsi pengelolaan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diperkuat Pengadilan Tinggi Banjarmasin saat itu menyatakan PT GJW terbukti korupsi dan menjatuhkan pidana denda Rp 1,3 miliar dan tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan. Dalam perkembangannya, tahun Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut.

Menyimak yang terjadi di negara maju, seperti Amerika Seerikat misalnya. dalam berbagai kasus untuk penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi sejumlah perusahaan di Amerika Serikat dijatuhi hukuman berupa denda. Perusahaan itu divonis melanggar foreign corrupt practices act. Aturan ini adalah tentang pelarangan terhadap korporasi untuk menyuap pejabat pemerintah di suatu negara (termasuk di luar AS).

Dalam putusan pengadilan AS, penjatuhan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera. Caranya adalah dengan tetap memberikan kemungkinan besar jatuhnya sanksi denda mendekati atau lebih tinggi daripada nilai proyek yang berupaya didapat dari praktik suap itu. Pada perkembangannya, misalnya pada tahun 2014, Pengadilan AS menjatuhkan denda 2 juta dollar AS kepada perusahaan pembuat senjata Smith & Wesson karena terbukti menyuap para pejabat di Indonesia, Pakistan, dan negara negara lain untuk memenangkan proyek penjualan senjata.

Perusahaan energi raksasa Alstom juga harus membayar denda 700 juta dollar AS dan Marubeni Corporation didenda 88 juta dollar AS karena memberikan suap kepada pejabat Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan proyek tenaga listrik. Jadi sanksi ini dijatuhkan kepada korporasi (Besar), yang melaksanakan kontraknya dengan berbagai negara.

Hal di atas terjadi di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Praktik di Indonesia secara lebih jelas keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani KPK. Data KPK tahun 2016 menyebutkan, lembaga ini telah menangani 146 kasus dengan tersangka pengurus korporasi atau perusahaan. Semua pengurus korporasi berhasil dijerat dan dijebloskan ke penjara, tetapi korporasinya tidak tersentuh dan tetap dapat beroperasi hingga saat ini.

Pada 2017, peluang menjerat korporasi yang terlibat korupsi semakin terbuka dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini menetapkan syarat sebuah korporasi dapat dijerat dengan tindak pidana, yaitu korporasi mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

Dari ketentuan dalam Perma ini juga dinyatakan manakala pidana pokok untuk korporasi yang terbukti bersalah adalah denda dan jika tidak dibayar pengurusnya dapat dikenai hukuman kurungan hingga dua bulan. Perma dimaksud juga mengatur antara lain cara memanggil dan memeriksa korporasi sebagai saksi kasus pidana dan siapa yang mewakilinya.

Demikian pula diatur tentang cara menagih denda jika korporasi dinyatakan terbukti bersalah. Untuk mencegah pihak korporasi menghindar dari proses hukum, maka aturan ini memungkinkan bagi penegak hukum untuk menyita korporasi sejak awal penyidikan dan melelang aset sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Kendatipun hal ini dipandang sebagai semacam Hukum Acara yang harusnya diatur dalam UU namun kenyatannya tetap ditaati.

Menghitung Keberanian KPK

Bahwa sebagai tindak lanjutnya ada kemungkinan korporasi yang melakukan tindak pidana dibubarkan. Dalam hal Partai (Golkar) sebagai korporasi ketentuannya diatur dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011. Undang Undang dimaksud secara normatif mengatur pembubaran partai dapat dilakukan hanya melalui dua pintu. Pintu pertama, masuk melalui inisiatif yang bersifat internal. Keinginan membubarkan berasal dari dalam partai sendiri. Bentuknya bisa berupa keputusan internal partai untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai lain.

Cara di atas untuk saat ini tentu merupakan hal yang mustahil. Bagaimana tidak, begitu banyak bahkan hampir setiap orang ingin masuk dan menjadi pengurus Parpol untuk mengabdikan diri demi nusa dan bangsa melalui Parpol (Bahasa idealnya). Bahasa praktisnya untuk mencari makan dan mata pencaharian kemudian masuk Parpol. Jadi mana mungkin dibubarkan?

Kedua, melalui pintu eksternal. Partai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 5 UU Parpol. Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Untuk usul pembubaran itu sendiri datang dari pemerintah dan sebagai tambahannya juga dari pihak lain yang punya legal standing.

Terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam hal ini Parpol secara normatif sangat terbuka. Namun praktisnya sekali lagi juga hal yang mustahil. Artinya mustahil mengharapkan alasan korupsi sebagai inisiatif internal pembubaran partai. Dapat dicermati, hampir semua partai (besar) sejak era reformasi yang mengikuti Pemilu 2004, 2009, dan 2014 anggota atau petingginya terjerat korupsi. Walaupun demikian tetap tak ada usulan, atau sekadar suara untuk membubarkan partai yang datang dari anggota atau elitenya.

Kendatipun korupsi yang dilakukan anggota atau petinggi partai sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dinyatakan sangat jelas menggerogoti keuangan dan perekonomian negara. Namun sebagaimana disebut gerakan pembubaran partai dari internalnya tak muncul sama sekali. Artinya, mengharapkan korupsi dipakai sebagai inisiatif internal untuk membubarkan partai itu ibarat jauh panggang dari api, atau dalam Bahasa lawakan Asmuni Srimulat sebagai hil yang mustahal.

Harapan satu-satunya membubarkan partai karena korupsi ada di tangan MK. Pasal 48 Ayat 3 UU Parpol memberikan kewenangan kepada MK untuk membubarkan partai atas alasan melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang- undangan. Namun ini pun susah dilaksanakan. Penyebabnya, secara yuridis ketentuan dalam Pasal 48 Ayat 3 sifatnya berjenjang. Partai yang melanggar peraturan perundang- undangan dikenai sanksi pembekuan sementara. Jika melanggar lagi dalam masa pembekuan, baru dibubarkan. Namun sekali lagi pengaju untuk ini hjarus benar benar kuat dan besih. Diantaranya adalah pemerintah. Bagaimana kalua ternyata partai pemerintah sendiri terjerat kasus korupsi korporasi?. Tentu lagi lagi tak mungkin mengajukanm pembubaran.

Dengan demkian ada sesuatu yang tidak adil dan terasa menyakitkan dalam hal korporasi berupa Parpol melakukan korupsi. Artinya korupsi harus bisa menjadi alasan pembubaran partai. Harus dicari legal reasoning yang tepat kemudian dijadikan dasar sebagai perubahan terhadap ketentuan peraturan yang ada tentang pembubaran korporasi berupa Parpol, dalam UU Partai Politik.

Jadi untuk saat sekarang ini pastinya KPK akan gamang menjerat Partai Goklkar sebagai pelaku dalam korupsi korporasi. Artinya kendatipun kemungkinan nantinya Partai Golkkar disebut sebagai pelaku korupsi korporasi tetapi penuntutan pada partai tersebut tidak dilakukan. Alias di-wassalam-kan untuk mengorupsikan korporasi atas nama Partai Golkar.[]

Bagikan Ini :