Mahfud MD/Net

telusur.co.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebut-sebut terlalu jauh menafsirkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 soal larangan mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon legislatif (caleg). Jika saja, Bawaslu tak mengintervensi persoalan itu terlalu jauh, polemik ini tidak akan terjadi.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD di Kawasan Kebayoran baru, Jakarta, Kamis (6/9/18).

“Sekarang masalahnya itu disebabkan oleh intervensi Bawaslu ke dalam penafsiran hukum,” kata Mahfud .

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengakui, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang secara eksplisit tidak ada larangan eks koruptor nyaleg. UU hanya menyebut mereka boleh menjadi caleg asalkan mempublikasikan ke publik. Namun, PKPU melarang.

PKPU, kata Mahfud, sudah di udang-kan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, PKPU itu sudah berlaku dan Bawaslu harus menjalankannya.

Mahfud menegaskan, lembaga yang berhak membatalkan PKPU ialah Mahkamah Agung (MA). “Jadi bukan Bawaslu. Nah, dengan Bawaslu turut campur seperti itu kadang jadi kacau,” tandasnya.[Althaf Rizka]

Bagikan Ini :