Foto: net

telusur.co.id – Partai Demokrat menyerahkan semua keputusan peraturan persyaratan calon anggota legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Termasuk mengenai larangan mantan napi koruptor untuk nyaleg.

“KPU kan tetap berpegang teguh terhadap PKPU no 20 tahun 2018 tentang syarat caleg dan Bawaslu juga punya dalil sendiri. Ya silakan tanya ke KPU dan Bawaslu. Silahkan dudukan aturan mana yang mau dipakai,” ucap Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (07/09/18).

Menurut Herman, Partai Demokrat akan mematuhi segala peraturan yang ada. Apalagi kalau mengenai korupsi, dia menegaskan bahwa partainya konsisten dalam hal pemberantasan korupsi dan tidak akan tebang pilih.

“Sekarang permasalahannya itu kan ada di KPU dan Bawaslu. Bagi Demokrat konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Selama Pak SBY berkuasa 10 kan tidak pernah tebang pilih dan menguatkan KPK,” ungkapnya lebih lanjut.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama KPU dan Bawaslu membuat dua kesepakatan terkait bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi.

Kesepakatan pertama, DKPP, KPU, dan Bawaslu akan mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang di dalamnya memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Kesepakatan kedua yang diambil, ketiganya akan melakukan pendekatan pada partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menarik bacalegnya yang berstatus mantan napi korupsi.

Sebab, menurut  Ketua DKPP Harjono, sebelum masa pendaftaran caleg parpol telah menandatangani pakta integritas yang isinya sepakat untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi. (ham)

Bagikan Ini :