telusur.co.id– Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam perhelatan demokrasi, lebih berbahaya ketimbang politik uang. Sebab, politik uang biasanya hanya terjadi di suatu daerah saja.

“Efek politik uang bisa dilokalisir. Artinya, bangsa tidak retak karena politik uang,” kata Ray dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/9/18).

Baca juga: Fraksi PPP MPR Duga Isu SARA Tetap ‘Kecang’ di Pilpres 2019

Ray menyatakan, efek dari politisasi SARA itu bisa berdampak memecah-belah keutuhan bangsa. “Ini berbahaya. Karena itu politisasi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan, dalam Undang-Undang Pemilu, politisasi SARA tidak menjadi perhatian serius DPR. Dalam UU Pemilu hanya ada satu pasal tentang larangan penggunaan isu SARA dalam kampanye Pemilu. Dan, sanksinya juga ringan, yakni di hukum satu tahun penjara atau denda Rp 1,5 juta.

Baca juga: Antisipasi Isu SARA Dalam Kontestasi Politik, Tamliha : Semua Pihak Harus Terlibat

“Sementara ancaman pidana politisasi SARA di luar Pemilu bisa mencapai 5 tahun. Jadi lebih berbahaya ketimbang di luar Pemilu,” tandas Ray.[Sasya]

Bagikan Ini :