Raden Yudi Anton Rikmadani/telusur.co.id

telusur.co.id – Nasib bakal calon anggota legislative eks narapidana korupsi hingga kini belum jelas karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih ngotot dengan pendapatnya masing-masing.

Nah, untuk menyelesaikan sengketa dua lembaga penyelenggara pemilu ini, Mahkamah Agung (MA) harus turun tangan dengan mengeluarkan keputusan nasib caleg eks napi.

“Kita minta MA harus menuntaskan polemik dengan mengeluarkan putusannya. Sebab, penuntasan masalah ini ada di tangan MA,” ungkap pengamat hukum tata negara RD Yudi Anton Rikmadani kepada telusur.co.id, Jumat (07/09/18).

Kata dia, putusan MA akan menyelesaikan konflik antara KPU dan Bawaslu karena memberi kepastian hukum sekaligus menihilkan tafsir liar yang terjadi saat ini.

Perlu diketahui, KPU menolak caleg eks napi dengan modal PKPU yang telah ditandatangani oleh Menkumham, sedangkan Bawaslu meloloskan caleg eks napi dengan dasar UU yang membolehkan eks napi menggunakan hak politiknya.

Yudi mengusulkan agar MA mengeluarkan putusan mengenai nasib caleg eks napi sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) dikeluarkan oleh KPU. Sebab kata dia, putusan itu sangatlah penting karena menyangkut kepastian hukum para Bacaleg yang di TMS-kan oleh KPU namun di loloskan oleh Bawaslu.

“Kalau bisa sebelum DCT keluar. Agar ada kepastian hukum para Bacaleg. Terlebih dalam UU Pemilu tidak dilarang napi korupsi untuk nyalon sebagai caleg,” ungkapnya. (ham)

Bagikan Ini :