Margarito Kamis/Net

Oleh: Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara Univ. Khairun Ternate)

 

PEMERINTAHAN-pemerintahan konstitusional, khususnya presidensial, di belahan dunia manapun, tidak pernah bisa lahir tanpa demokrasi dan demokrasi tidak mungkin lahir tanpa pengakuan terhadap otonomi individu. Tidak itu saja, pemerintahan konstitusional, dimanapun, tidak mungkin ada tanpa partai politik, dan partai politik, berkecenderungan deliberative atau agregatif, yang memenangkan pemilihan presiden sama–sama menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan konstitusional, dahulu maupun sekarang, tidak mungkin bukan pemerintahan perwakilan partai atau partai-partai. Praktis partai-partai, entah yang memiliki idiologi atau sekadar program, atau apapun selain itu, secara kordinatif atau saling bersaing, mendefenisikan apa yang harus dikerjakan, disuguhkan kepada rakyat, baik rakyat yang memilih mereka atau tidak. Dalam konteks ini jumlah partai yang memerintah, muncul menjadi penentu realibilitas program, keberhasilan dan kegagalannya.

Dilema

Ihwal partai, rasanya perlu menimbang kutipan John Kenneth White atas penilaian sejumlah tokoh terhadap partai. White mengawali uraiannya dengan mengutip pernyataan John Adam’s, wakil presiden dua periode George Washington. Katanya tidak ada yang lebih aku takuti selain terbelahnya republik menjadi dua partai besar, masing-masing diatur dibawah pimpinannya dan mengambil langkah-langkah yang bertentangan satu sama lainnya. Abigail Adam, istrinya, menyetujui pernyataan ini sembari menambahkan roh partai itu buta, jahat, tertutup, tidak jujur, tidak adil dan tak kenal ampun. Menarik, Thomas Jefferson, presiden Amerika ke-3, yang dikenal sebagai rivalnya John Adam dalam kampanye kepresidenan 1801, menyatakan pada tahun 1789 bahwa jika dia bisa masuk surga kecuali dengan partai, dia rela tidak masuk surga.

Demokrasi tidak menyediakan jalan lain selain jalan partai-partai, bukan partai tunggal untuk memastikan pemerintahan, dimanapun, tidak jatuh menjadi otoriter apalagi totaliter. Untuk tujuan itu, demokrasi menyodorkan konstitusionalisme, sebuah isme yang didalamnya harkat dan martabat manusia menemukan elannya, memastikan realisasi demokrasi dengan seperangkat bimbingan normatifnya.

Berlomba masuk kedalam pemerintahan, jelas tak mungkin dikatakan buruk bagi partai-partai. Bahkan untuk tujuan itulah mereka ada. Tetapi manakala mereka tidak dipandu dengan disiplin dan tanggung jawab yang hebat, pemilih akan menyaksikan pemerintahan partai-partai tidak lebih dari sekadar perebutan sumberdaya negara, berkarakter kartel. Sebaliknya manakala individu-individu yang dikirim ke dalam pemerintahan memiliki disiplin diri dan tanggung jawab individual kepada bangsa dan negara yang hebat, pemilih mendapatkan keadaan kehidupan laksana rembulan di sepanjang malam.

Bukan Wapres

Disiplin diri dan tanggung jawab individual, betapapun bukan merupakan kunci utama, tetapi konstitusionalisme tak menyediakan cara lain yang dibutuhkan untuk menyehatkan penyelenggaraan pemerintahan, selain kedua hal itu. Tanpa kedua hal itu, presiden, siapapun orangnya, apalagi presiden yang tak berpartai, yang memiliki impian mendefenisikan keadaan bangsa dan negara yang diimpikan rakyat secara tepat, dipastikan berhadapan masalah demi masalah.

Presiden, bukan wapres, dalam konstitusionalisme presidensial, dimanapun, memikul tanggung jawab pemerintahan secara individual, tunggal. Kerangka kerja konstitusional tentang presiden – poros kekuasaan eksekutif – meletakkan tanggung jawab pemerintahan padanya, bukan wapres. Tanggung jawab itu tak bisa, dengan alasan apapun, dieliminasi atau direduksi dengan argumen, misalnya konstitusionalisme mutakhir menunjukan, pemerintahan nyata ditemukan dan berproses di kementerian, departemen-departemen.

Sungguhpun begitu, presiden, dalam konteks itu harus, dari waktu ke waktu, mengetahui denyut pemerintahannya. Dalam konteks itu pula presiden selalu terandaikan laksana purnama dimalam hari. Semua kualitas itu tidak berlaku untuk wapres. Wapres, sesuai kerangka kerja konstitusi tidak memiliki tanggung jawab konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kedudukan wapres “membantu” presiden, tanpa defenisi kewenangan, minimum atau nominal sekalipun, pemerintahan.

Konstitusi melarang wapres, siapapun figurnya, membuat instruksi, apalagi membuat hukum. Wapres tak memiliki wewenang itu sama sekali. Pentingnya wapres, sesuai gagasan awalnya, manakala presiden berhalangan tetap, karena berbagai sebab, sehingga harus diganti. Sepanjang tidak ada keadaan ini “berhalangan tetap” wapres tak lebih sakadar “membantu” presiden.

Kombinasi antara skema wewenang konstitusional dengan lautan partai dalam pemerintahan, “dapat” memperparah kedudukan wapres, yang sedari awal tidak memiliki wewenang pemerintahan senominal apapun itu. Tetapi konstitusi tak melarang presiden, tentu karena “murah hati” dan kesediaan individu-individu yang mengomandoi kementerian sajalah, yang memungkinkan wapres terlihat dipanggung presidensial.[]

Bagikan Ini :