telusur.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai penangan bencana yang dilakukan di setiap kementerian masih banyak perbedaan. Hal itu, menurut dia terlihat dari banyaknya data yang simpang siur.

“Birokrasi kebencanaan belum solid, kelihatan dari data yang masih simpang siur, Kedua prosedur lamban padahal situasinya serba darurat” ucap dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/18).

Oleh sebab itu kata Fahri, rapat gabungan yang dilakukan DPR bersama beberapa kementerian untuk menyamakan pandangan dan menyatukan data-data yang diperoleh.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kawasan Sumbawa sebagai wilayah yang terkena dampak gempa ke dalam Impres No. 5 tahun 2018.

“Poin revisi Inpres No. 5 tahun 2018 dengan memasukkan kawasan Sumbawa yang juga terdampak gempa dan masuk di dalam Inpres akan kami catat dan pertimbangkan,” kata Darmin Nasution.

Diketahui dalam rapat konsultasi DPR dan beberapa kementerian menghasilkan kesimpulan yakni penyederhanaan birokrasi penanganan bencana, kepastian alokasi pembiayaan pemulihan gempa, tinjau ulang pembangunan hunian sementara (huntara) yang berdasarkan temuan sangat dibutuhkan para pengungsi serta percepatan transfer dana bantuan stimulan agar segera dimanfaatkan masyarakat.[far]

laporan: Sasya

Bagikan Ini :