telusur.co.id– Indonesia dan Korea Selatan memperpanjang pusat kerja sama e-government atau Electronic Government Cooperation Centre (eGCC) yang telah dilakukan sejak 2016 lalu.

Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/ MOIS) Republik Korea Kim Boo Kyum.

“Kerja sama ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi e-government dalam kerangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik,” ujar Syafruddin di Seol, Korea Selatan, Senin (10/9/18), sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi.

Syafruddin menerangkan, penerapan e-government merupakan salah satu program prioritas reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo yakni membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, eGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Rini Widyantini mengatakan, pemerintah Indonesia menerima manfaat yang sangat besar dari eGCC ini untuk melakukan akselerasi penerapan e-government di Indonesia. Pusat kerja sama yang dibentuk Maret 2016 lalu, telah menghasilkan e-government roadmap untuk Indonesia, perencanaan integrated information sharing, standardisasi electronic document, dan e-government evaluation method untuk mengukur indeks pembangunan e-government.

Hasil-hasil tersebut telah diimplementasikan ke dalam kebijakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rencana induk SPBE, standardisasi arsip elektronik, dan pelaksanaan evaluasi SPBE di semua instansi pemerintah.

“Tahun ini Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi SPBE terhadap 471 dari 623 instansi pemerintah,” ujar Rini.

Sementara itu, Minister of The Interior and Safety (MOIS) Republik Korea Kim Boo Kyum menuturkan, eGCC telah mendapatkan penghargaan sebagai outstanding projects oleh Official Development Assistant (ODA) Korea.

“Saya yakin kerjasama ini akan bisa berjalan dengan baik karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Indonesia dan Korea,” kata Kim Boo Kyum.[Ham]

Bagikan Ini :