Foto: telusur.co.id

telusur.co.id- Putri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid, menanggapi maraknya pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden. Menurut dia, jika gerakan ini dalam koridor sesuai aturan, maka tidak ada yang salah. Sebab, menyampaikan aspirasi di publik, dijamin konstitusi.

“Semua orang yang ingin menyampaikan apsirasi asal dalam koridor damai, tidak menghujat, tidak mencaci tidak memaki, silahkan saja. Asal tidak masuk dalam ujaran kebecian, apalagi menggunakan kekerasan, itu tidak boleh,” kata Yenny di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/18).

Baca juga: Soal Ajakan Yenny Masuk Timses, Sandi : Saya Tak Ingin Tarik-tarikan

“Aspirasi apapun diperbolehkan disampaikam diruang publik, nanti publik yang menilai,” tambah Yenny.

Tugas tokoh-tokoh nasional, lanjut Yenny, ialah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam menentukan pilihan pada Pilpres nanti, sesuai dengan suara hatinya. Dan, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan pertarungan tagar di media sosial.

“Kita punya kewajiban untuk mengedukasi publik agar bersikap kritis, berfikir kritis. Kalau pakek tagar ini ya itu namanya pertarungan tagar,” imbuhnya.

Baca juga: Masuk Timses Buni Yani Dikaitkan dengan Kasus Ahok, Sandi: Kita Harus Move On

Terkait anggapan yang menyebut jika gerakan 2019 ganti presiden adalah makar, Yenny mengaku tidak sependapat. Menurut dia, jika ada tindakan atau ajakan dari para aktivis nya ingin mengganti Presiden Joko Widodo dari posisinya pada 2018 ini, itu baru di namakan makar dan inkonstitusional.

“Kalau ganti presiden nya sekarang itu baru makar. Saya bukan pakar hukum, lebih baik ditanyakan ke orang hukum. Tapi, secara etika moral itu mungkin yang jadi banyak pertimbangan orang,” tutur dia.

Lebih lanjut, Ia menegaskan, jika semua orang yang ingin mengungkapkan pendapatnya dengan cara baik, damai, maka tindaka seperti itu sah menurut konstitusi.

“Aspirasinya disampaikan diruang publik tidak menggunakan fisik secara verbal, tidak menghujat, tidak mencaci maki, maka hak nya di garansi oleh Undang-Undang Dasar,” tutup Yenny.[tp]

Laporan: Althaf Rizka

 

Bagikan Ini :