FOTO: Humas PUPR

telusur.co.id– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah yang rusak pasca bencana gempa bumi di Lombok dilakukan masyarakat secara gotong royong menggunakan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas).

“Targetnya sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2018, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam waktu enam bulan. Masyarakat tidak menjadi penonton saja, tapi gotong royong sehingga bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada kontraktor,” ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/9/18)

Basuki melanjutkan, sebagai antisipasi musim hujan musim, Kemen PUPR dan BNPB akan menyiapkan hunian berupa tenda sementara di dekat rumah, sambil warga menyelesaikan perbaikan rumahnya.

Data sementara jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak 31.991 unit rumah rusak berat, dimana sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah ditetapkan melalui SK Bupati dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, Basuki mengatakan, PUPR telah membentuk tim pendamping. Satu tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik untuk bisa mendampingi masyarakat membangun rumah. Rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya.

“(Terkait Risha), hal yang penting adalah struktur bangunannya, yakni dengan kolom yang tahan gempa. Untuk dinding bisa menggunakan kayu, atau batu bata yang ditentukan sendiri oleh masyarakat,” kata Basuki.

Kemudian, sebanyak 400 insinyur muda CPNS PUPR telah dikerahkan untuk membantu pendampingan rekonstruksi rumah. Dan, pemerintah juga telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.

Untuk memasok kebutuhan bahan bangunan, Basuki menyatakan telah berkoordinasi dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi NTB yang telah membuka 8 depo material konstruksi di 5 Kecamatan dalam rangka penyediaan material konstruksi seperti semen, pasir, rangka baja, dan pipa paralon dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.

“Suplai bahan bangunannya dari Jawa Timur bukan dari Jakarta supaya lebih cepat. Untuk itu, saya setuju dengan masukkan dari DPR agar dana pembangunan rumah warga segera cair. Pemerintah akan mengontrol harga bangunan yang dijual di depo agar tidak jauh tinggi dari harga pasaran,” tandasnya.[Ham]

Bagikan Ini :