Satya Yudha dan Eva Kusuma Sundari/telusur.co.id

telusur.co.id – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut akhir 2017, penduduk Indonesia yang menggunakan jasa internet sebanyak 143,26 juta jiwa. Jumlah tersebut menjadi pasar yang menggiurkan bagi perusahaan rintisan yang bermimpi untuk menjadi unicorn. Saat ini terdapat empat unicorn, yakni GoJek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak.

Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha berharap, khususnya GoJek tak melakukan ekspansi ke Vietnam, ditengah pasar ekonomi domestik melemah.

Menurut dia, para perusahaan yang memakai jasa digital, hendaknya terlebih dahulu memperbesar pasarnya di dalam negeri.

“Pasar dalam negeri masih luas. Pemain didorong untuk menjadi penguasa dalam negeri. Baru kuasai pasar luar negeri. Belajar dari Cina yang punya keunggulan komparatif dan kompetitif dengan teknologi,” ujar Satya dalam sebuah diskusi di Komoleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/9/18)

“Ekspansi ke Vietnam yang nikmati nanti justru mereka terutama dari sisi value chain,” sambungbya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menilai, kehadiran Unicorn dapat membantu pemerintah yang sedang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia.

Eva menyatakan, yang perlu dipahami unicorn ialah pergerakan ekonomi Indonesia. Apalagi, potensi pasar di Tanah Air sangat menggiurkan.

“Indonesia perlu tingkatkan index kompetisi agar para unicorn tetap stay menggarap pasar dalam negeri, karena potensi kita sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mendesak Pemerintah membuat aturan yang jelas soal kinerja para unicorn.

Karena, selama ini pemerintah kurang antisipasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang bergerak ke arah digital.

“Regulasi tidak ada. Yang sekarang hanya bersifat parsial. Contoh ride sharing hanya diatur PP Menhub. Padahal bisnis unicorn seperti GoJek berkembang luas menjadi 10 bidang,” jelasnya.

“Perlu peta jalan dan blueprint yang jelas. Polemik dapat diakhiri kalau regulator memiliki aturan. Ekonomi digital adalah keniscayaan. Tinggal aturan yang jelas untuk meminimalkan ekses. Kita harus maksimalkan manfaatnya,” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :