telusur.co.id- Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) Syaiful Nazar mendorong Pemerintah Indonesia agar melakukan efektifitas dan efisiensi dalam mengawasi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea masuk. Sebab, saat ini lemahnya pengawasan kepabeanan mengakibatkan kebocoran keuangan negara.

Menurut Syaiful, salah satu penyebab kelemahan ini, karena posisi Inspektorat sebagai pihak pengawas rentan di intervensi. Apalagi, Inspektorat berada di bawah Kementerian Keuangan. Karennya, sangat tepat bila Inspektorat langsung bertanggung jawab kepada presiden

“Inspektorat hendaknya langsung bawah presiden. Karena tidak efektif kalaulah sejajar yang akan mengambil kebijakan dan yang memberikan sanksi,” kata Syaiful Nazar dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/9/18).

Nezar menilai, posisi di bawah Kemenku saat ini, tidak menutup kemungkinan akan tumpang tindih antara Inspektorat dengan Kepatuhan Internal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam rangka melakukan pengawasan terebut, NCW memandang sagat berat cuma dilakukan Inspektorat. Perlu melibatkan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN),TNI, Polri dan Kejaksaan Agung.”Di luar kawasan kepabeanan bea cukai tidak bertanggungjawab. Makanya, harus ada sinergi dengan institusi lain seperti Polisi Air, ada patroli bea cukai, imigrasi dan TNI AL,” paparnya.

“Kami mendorong dibentuk Pakta Integritas institusi tersebut,” tambahnya.[far]

Bagikan Ini :