telusur.co.id- Hasil penelitiain Amnesti Internasional Indonesia pada Januari-Februari 2018 tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papu diharapakan DPR menyikapinya. Sebab, diduga pelaku pembunuhan di Papua dilakukan oleh aparar.

Demikian disampaikan oleh Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat rapat dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/9/18).

Menurut Usaman, kasus- kasus yang terjadi di tanah Cendrawasih itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gerakan separatis. Namun, tak sedikit dari orang-orang yang dianggap pemberontak harus meniggal dunia.

“Ini juga tidak dengan maksud mengatakan bahwa ada usaha sistematis dari pemerintahan Nakarta atau pemerintahan pusat untuk melakukan pembunuhan terhadap orang Papua,” ujarnya.

Usman juga memaparkan, hasilpenelitian Amnesti Internasional Indonesia rentang delapan tahun terakhir terhadap mereka yang dibunuh tanpa proses hukum. Laporan ini, kata Usman, tidak sedang mengatakan apakah pelanggaran HAM tersebut terjadi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Joko Widodo.

Usman menjelaskan, salah satu cotoh penemabakan yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua. “Penembakan yang dimulai atau dipicu dari penganiayaan Yulianus Yeino dari TNI setempat berakibat bengkak nya pipi, kaki dan seterusnya akibat popor senapan,” papar Usaman.

Akibat insiden tersebut, memunculkan protes dari masyarakat Paniai. Merema membakar kantor KPU, menyerang kantor Polsek. Lalu, tindakan itu dibalas dengan kekuatan aparat yaitu menggunakan senjata api sampai mengakibatkan empat warga tewas ditempat.

“Satu gambaran saja penembakan ini tidak ada hubungannya dengan tuntutan politik kemerdekaan Papua misalnya dan pola yang seperti itu menjadi pola umum didalam kasus 69 jumlah pembunuhan yang kami teliti,” imbuh Usman.

Kemudian, penelitian Amnesti Internasional Indonesia pada Januri-Februari lalu mencakupi wilayah Abepura, Jayapura, Wamea, Nabire hingga Timika. Hasilnya, aparat menggunakan kekerasan terhadap warga hingga meninggal dunia.

“Laporan kami ini menggaris bawahi betapa aparat kepolisian dan aparat TNI menggunakan kekuatan secara berlebihan sehingga membuat kematian warga sipil yang totalnya sekitar 95 orang 85 adalah orang Papua asli dan 10 non orang papua,” ungkapnya.

Selain itu, Usman berharapa kasus ini diselesaikan dengan baik sebagaimana janji dan komitemen yang pernanh disampaikan Presiden Joko Widodo.

“Kasus ini diselesaikan secepat-cepat agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang dan presiden ingin ini tanah Papua menjadi tanah yang damai,” tutup dia.[tp]

Laporan: Noor Muhammad Ikhlas R

Bagikan Ini :