Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidawi. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan keagamaan sebagai usul inisiatif DPR. RUU ini nantinya akan di bawa ke paripurna dalam waktu dekat untuk dimintakan persetujuan.

Anggota Komisin II DPR dari Fraksi PP, Achmad Baidowi mengatakan, fraksinya sebagai salah satu pengusul RUU ini mengapresiasi kinerja Baleg yang telah membuat sejarah besar untuk melindungi pesantren melalui produk legislasi.

“Fraksi PPP mengusulkan RUU inu sejak periode lalu. Tepatnya sejak 2013 diperjuangkan masuk daftar Prolegnas,” kata Awik dalam keterangan persnya, Kamis (13/9/18)

Awik menerangkan, judul dari RUU ini adalah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Terdiri dari 10 Bab dan 169 pasal.

Menurutnya, RUU ini tdak hanya mengatur pendidikan agama Islam saja seperti pesantren dan madrasah diniyah, namun juga mengatur pendidikan semua agama yang sah di Indonesia.

Awik yang juga menjabat sebagai anggota Baleg, berharap dalam paripurna nanti RUU ini akan disetujui semua fraksi. Apalagi, perjalanan RUU ini cukup panjang. “Awalnya diajukan judul RUU pendidikan diniyah dan pondok pesantren. PPP sebagi salah pengusul bersedia berkompromi dengan menyandingkan draft RUU yang dikompilasi oleh tenaga ahli Baleg bersama tenaga ahli PPP dan tenaga ahli PKB,” tutur dia.

Dalam menyusun draft RUU tersebut, terang Awik, PPP juga meminta masukan dari stakeholder, seperti pimpinan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan adanya RUU ini, nantinya perhatian negara terhadap keberlangsungan pondok pesnatren dan lembaga diniyah akan lebih besar termasuk dalam hal kebijakan anggaran.

“Pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi tulang punggung pembinaan moral, etika dan mental anak bangsa. Institusi pendidikan tersebut sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka,” tandas dia.[far].

Bagikan Ini :