Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon/Net

telusur.co.id – Negara-negara berkembang membutuhkan akses yang lebih mudah kepada teknologi canggih untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan. Untuk memperjuangkan hal itu, diperlukan kerjasama berbagai negara.

Demikian salah satu poin yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam pidato penutupan World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis, 13 September 2018.

“Ini adalah pertemuan tahunan kedua Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. DPR RI merupakan inisiator penyelenggaraan forum ini, sekaligus menjadi tuan rumahnya sejak pertama kali forum ini diinisiasi tahun 2017 lalu. Ini tentu saja merupakan sebuah kebanggaan untuk kita. Apalagi, forum ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 46 negara,” ujar Fadli.

Sejak Sustainable Development Goals (SDGs) diadopsi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan September 2015, SDGs telah menjadi perhatian bersama komunitas dunia. SDGs mencerminkan masa depan dan keberadaan bangsa. Karena itu, pencapaian SDGs sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Itu sebabnya semua orang harus mengetahui dengan baik agenda SDGs. Bahkan, setiap orang seharusnya bisa aktif mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing dalam upaya mewujudkan SDGs. Peran parlemen sebagai pembuat kebijakan (UU) sangat penting untuk mewujudkan target-target SDGs.

“Konferensi WPFSD pertama tahun 2017 menghasilkan ‘Deklarasi Bali’, maka WPFSD kedua ini disepakati apa yang kami sebut sebagai ‘Bali Commitment’.”

Ada empat komitmen terhadap SDGs yang disepakati seluruh delegasi. Pertama, komitmen untuk meningkatkan kesadaran terkait SDGs di negara masing-masing. Kedua, membangun mekanisme yang diperlukan bersama pemerintah dalam fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dengan menyesuaikan roadmap SDGs di negeri masing-masing.

Ketiga, membangun partnership antara parlemen dengan development partner serta stakeholder lainnya dalam rangka menyesuaikan hasil-hasil dari konferensi ini di tingkat nasional dan internasional.

Dan keempat, meminta Indonesia tetap mengambil inisiatif menyelenggarakan forum SDGs secara berkala, agar parlemen dunia bisa mengevaluasi pencapaian-pencapaian negara masing-masing. Komitmen ini adalah langkah lanjutan dari Deklarasi Bali tahun 2017.

“Tahun lalu, topik yang dibahas WFSD adalah mengenai pembangunan inklusif. Tahun ini topiknya membahas energi berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui, energi, selain air dan pangan, sudah menjadi sumber kebutuhan pokok manusia modern. Itu sebabnya energi merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan.”

“Dunia kita saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam urusan energi. Penggunaan sumber daya alam oleh manusia telah mempengaruhi lingkungan tempat kita hidup, seperti mempengaruhi suplai makanan, air bersih, keanekaragaman hayati, dan tentu saja mempengaruhi perubahan iklim. Permintaan konsumsi yang terus meningkat telah menyebabkan meningkatnya eksploitasi sumber daya. Ujungnya, konsumsi energi jadi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.”

“Bagi negara-negara berkembang, di mana kemiskinan masih menjadi problem struktural, energi merupakan isu terkait yang utama. Sebab, bagi negara berkembang energi bukan hanya harus tersedia, tapi juga harus tersedia dalam harga murah, karena itu merupakan prasyarat memerangi kemiskinan. Itu sebabnya,  mengatasi dan memecahkan masalah energi berkelanjutan, dibutuhkan kerja sama internasional, terutama di kalangan lembaga parlemen.”

Pertemuan kedua WPFSD ini telah menghasilkan banyak sekali ide. Khusus bagi DPR,  sedang mengerjakan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk memungkinkan pengembangan energi terbarukan dalam mencapai kemandirian energi.

“Delegasi parlemen negara lain sangat apresiasi inisiatif DPR RI yang menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan ini. Dalam berbagai pertemuan bilateral yang saya pimpin dua hari ini, ada 9 negara meminta waktu bertemu pimpinan DPR. Mereka menyampaikan penghargaan pada kita. Ini salah satu jejak penting yang disumbangkan DPR RI dalam fungsi diplomasi parlemen,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :