Margarito Kamis/Net

Kepolisian Lampung mengagumkan. Tanpa debat, tanpa banyak kata, Kepolisian Lampung memastikan deklarasi Prabowo presiden berlangsung manis. Tak itu saja Kepolisian Lampung malah mengirimkan salah satu personilnya menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI), sebuah organisasi yang dikenal umum dengan Ratna Sarumpaet, ibu hebat ini sebagai pejaga gawangnya.

Ratna, ibu yang terlihat cepat tanggap terhadap kemelut kemanusiaan, yang nafasanya selaksa penuh gairah dan gelora mengharumkan manusia Indonesia, mungkin lega setelah diskusi itu berlangsung. Lega, mungkin, karena Ibu hebat ini telah berkali-kali mengalami suasana yang memilukan akal sehatnya, kala hendak mendiskusikan UUD 1945.

Esensinya

Orang yang menegakan hukum memang harus orang hebat, orang merdeka dan martabat. Mengapa? Orang-orang ini, umumnya, tidak bakal memilih jalan lain selain jalan yang tersedia dalam hukum. Kala hukum menggariskan berserikat dalam menyatakan pendapat sebagai hal hukum “sah” mereka tak mencari jalan lain selain memungkinkannya.

Kala hukum membolehkan diskusi mencari dan menemukan solusi sebuah persoalan, kebolehan itu akan dinilai sebagai jalan indah, seindah fajar pagi merekah menyinari alam.

Manusia merdeka tidak lain adalah manusia yang memiliki keyakinan, dan bertindak sesuai panduan keyakinannya itu. Tak mungkin keyakinan itu tak menjadi faktor pembentuk nilai dalam memandunya menentukan pilihan. Menciptaan suasana yang memungkinkan orang mengekspresikan keyakinan dengan cara yang dibenarkan hukum, sungguh indah seindah sang fajar merekah menyinari alam.

Merdekakanlah orang dari belenggu kultural dan struktural, karena usaha itu sungguh merupakan bhakti kemanusiaan termulia. Akrablah selalu dengan alam itu, karena peradaban konstitusionalisme Barat dan Timur, dalam riwayatnya, menakdirkannya sebagai hal mulia.

Untuk tujuan itulah hukum disodorkan menjadi preferensi utama, supreme, menggantikan supremasi institusi dan orang tertentu. Hukum model konstitsionalisme tidak pernah sama dengan hukum khas alam kuno, alam kecongkakan institusi dan orang tertentu. Dalam alam ini adanya hukum dan pelaksanaannya, bergantung sepenuhnya pada kemauan penguasa. Itu sebabnya hukum khas alam kuno ditolak, dan hukum khas konstitusionalisme dinilai indah dalam sifat esensialnya.

Dirindukan

Orang-orang hebat tak membiarkan nafasnya terbengkalai, berhenti tenggelam dalam lautan seruan memuliakan, memerdekakan manusia. Mereka tak pernah sudi membiarkan nafasnya mengabdi pada hal-hal yang merendahkan kemanusiaan. Selalu ada rindu bagi mereka untuk memberatkan nafasnya dengan hal-ihwal pemuliaan terhadap kemanusiaan. Orang-orang ini, dalam sejarahnya, tak pernah mampu mengabdi pada iblis.

Orang hebat mengenal dan memainkan politik untuk memanusiakan manusia. Politik, di alam mereka bukan permainan kata-kata palsu, taktik-taktik licik ala kleptokrat congkak, kerdil, dan sejensinya. Tidak. Politik, bagi mereka adalah cara terbaik dalam memastikan setiap orang menyusuri jalan hukum meraih impiannya.

Politik yang sehat hanya akan tumbuh dalam demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat tumbuh dalam alam hukum yang sehat. Hukum yang sehat akan tumbuh dibawah naungan manusia-manusia yang memiliki akal budi. Hukum, politik dan demokrasi yang sehat selalu merindukan orang ber-akal dan berbudi luhur. Orang-orang kaliber ini tak kuasa merancang kasus palsu, bohong-bohongan untuk membuat lawan menderita, sebagaimana pernah menimpa Buya Hamka dan mendekamkan Buya, orang alim ini di penjara untuk beberapa tahun lamanya.

Orang baiklah yang menjadi andalan rule of law, konstitusionalisme dalam menegakkan hukum. Orang jenis ini tidak menjadikan rule of law sekadar lautan undang-undang, mendefenisikan rule of law sekadar gema narasi hak asasi manusia, kesetaraan ugal-ugalan, peradilan independen, pemisahan kekuasaan, memperbanyak UU bisnis, proteksi investor asing, hak milik intelektual, birokrasi rasional, menciptakan dan memperluas pasar dengan semangat persaingan bebas. Tidak. Mereka, pastinya, mengandalkan hukum untuk memastikan politik dan demokrasi memiliki wajah yang memuliakan kemanusiaan.

Penulis Margarito Kamis (Doktor HTN Univ. Ternate)

Bagikan Ini :