telusur.co.id- Penggusuran yang dilakukan oknum TNI Angkatan Udara terhadap rumah warga yang berada di kawasan Cikopo, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, menuai protes dari warga. Warga yang digusur beralasan rumahnya adalah warisan dari orang tua mereka yang merupakan purnawirawan dan sekarang telah meninggal dunia.

TNI AU mengklaim kepemilikan atas tanah seluas 16,96 hektar tersebut berdasar sertifikat terbitan tahun 1983. Selain itu, berdasar sudut pandang TNI AU, hanya purnawirawan TNI saja yang berhak menempati tanah tersebut, bukan keluarganya. TNI AU hendak mengambil lahan tersebut untuk difungsikan sebagai tempat pendaratan helikopter dan dropzone pesawat.

Menanggapi hal itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto menjelaskan, kasus ini bukanlah rumah dinas milik TNI, namun perumahan transmigrasi. Karena, sejak awal rumah di Cikopo ini peruntukkannya untuk transmigrasi. Sebab, jika perumahan dinas, maka akan dana dana untuk pemeliharaanya.

“Kalau rumah dinas pasti ada uang untuk pemeliharaan untuk rumah, kalau ini tidak ada. Bisa dilihat dari penganggaran, apakah sudah ada penganggaran untuk rumah itu? sejak tahun 1977 apakah ada?” kata Soelman saat menerima warga Cikopo di kantornya, Kawasan Gatot Soebroto, Pancoran, Jakarta, Jumat (14/9/18).

Ditempat yang sama, Army Mulyanto salah cucu purnawirawan TNI yang juga anggota tim advokasi warga Cikopo menuturkan, kondisi terbaru di lokasi penggusuran saat ini sudah rata denga tanah.

Menurut dia, rencana TNI AU akan menjadikan tempat itu sebagai helipad dan dropping zone (daerah penurunan pasukan untuk pasukan penerjun) ternyata tidak ada.

“Saat ini lokasi di Cikopo sudah rata menjadi lapangan penuh galian. Yang konon kabarnya akan digunakan untuk dropping zone dan sebagainya sepertinya tidak ada sesuai bentuk misi di awal,” kata Army.

Para Warga Cikopo menyambagi kantor mantan Kepala BaisTNI Soleman B Ponto. FOTO: telusur.co.id/Asep Subekti

Tim advokasi Cikopo, kata Army, telah melayangkan surat ke Panglima TNI melalui DanPusPom TNI agar menindak oknum-oknum anggota TNI AU dari Lapangan Udara (Lanud) Suryadarma, Kalijati, Subang, yang telah melakukan ‘main hakim sendiri’ terhadap warga Cikopo.

“Kami tidak tahu kenapa tidak ada tindakan yang nyata dari Mabes TNI dalam kasus ini termasuk dari DanPusPom untuk coba menginvestigasi minimal itu dulu,” papar Army.

Ia berharap, kasus penggusuran ini tak hanya petinggi TNI, namun kepala negara juga ikut memperhatikan nasib rakyatnya yang digusur dengan semena-mena.

“Dengan pemberitaan ini, sehingga masyarakat umum tahu keadaan yang sesungguhnya. Syukur-syukur para pemimpin di Republik ini juga memperhatikan,” tandasnya.[tp]

 

 

Bagikan Ini :