Mahkamah Agung /foto:net

telusur.co.id – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba jadi Calon Anggota Legislatif telah diputus oleh Mahkamah Agung.

Juru bicara MA, Suhadi membenarkan bahwa MA telah memutuskan perkara gugatan terrsebut. Menurut dia dalam putusan itu, MA menilai PKPU bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya, Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

“Iya sudah diputus MA. Kamis kemarin,” ucap juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (14/9/18).

Dijelaskan Suhadi, sidang itu pun dipimpin oleh tiga orang hakim agung, antara lain Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi .

“Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan,” ungkap Suhadi.

Dengan putusan tersebut, maka MA memperbolehkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

“Iya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ya silakan ikuti aturan yang berlaku,” jelas Suhadi.

Sementara itu Pengamat Hukum tatanegara RD Yudi Anton Rikmadani menilai, Putusan MA sebagai bentuk kepastian hukum yang harus ditaati oleh semua pihak.

“Pasca Putusan MA terhadap Caleg Eks Napi sudah jelas dapat mencalonkan diri sebagai caleg,” ucap dia kepada telusur.co.id, Jumat (14/9/18).

Dijelaskan dosen di salah satu Universitas Bung Karno, uji materi yang sudah di putuskan di MA memiliki kepastian hukum tetap. Oleh karena itu dirinya berharap kepada KPU, Bawaslu Serta masyarakat dapat menghormati putusan MA.

“Putusan itu sudah seharusnya di hormati dan dijalankan,” imbuh dia.[far]

Bagikan Ini :