telusur.co.id – Kabar adanya pengukuhan Sultan Banten ke-XVIII di anjungan Banten Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh Yayasan Raja dan Sultan Nusantara (Yarasutra) beberapa hari lalu menuai protes.

Selain orang yang dikukuhkan dianggap tidak berhak menyandang gelar Sultan Banten, Yarasutra juga dianggap tidak berhak mengukuhkan Sultan dalam sejarah keauktanan Banten.

Ketua 3 Forum Dzurriyat Kesultanan Banten yang juga sekretaris jenderal lembaga pemangku adat kesultanan Banten H Tubagus Amri Wardhana mengaku melalui surat tertanggal 08 September 2018 pihaknya sudah melayangkan protes dan keberatan atas rencana pengukuhan Sultan Banten ke-XVIII.

Surat tersebut sudah mendapat tanggapan atau klarifikasi dari pengurus pusat Barisan Adat Raja Sultan Nusantara (Baranusa) melalui suratnya tertanggal 10 September 2018, yang mengakui kegiatan di taman mini tanggal 10 September tidak ada agenda pengukuhan sultan banten ke-XVIII tetapi kegiatan tersebut murni kegiatan pengukuhan RTB Hendra Bambang Wisanggeni sebagai panglima Baranusa provinsi Banten oleh pengurus pusat Baranusa.

Sementara itu kuasa hukum forum Dzurriyat kesultanan Banten yang juga sekjen badan advokasi dan bantuan hukum forum silaturrahmi keraton nusantara (FSKN) Kemas Herman mengatakan dari surat yang ditanda tangani sekjen Baranusa Raden Mohammad Ali Sodik tersebut kegiatan di Taman Mini merupakan kegiatan PP Baranusa yang merupakan underbow Yarasutera.

Ia juga mengatakan pihaknya sedang mendalami masalah ini dan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. “Yang merugikan Dzurriyat Kesultanan Banten,” ujar Herman di Serang, Banten.

Saat ini masalah mengenai Sultan Banten yang bergulir sejak tahun 2016 lalu adalah berawal dari keluarnya penetapan pengadilan agama Serang No 0316 tanggal 22 September 2016 yang berdasarkan Diktum keempatnya telah diperjuangan oleh RTB Hendra Bambang Wisanggeni untuk mengangkat dirinya sebagai Sultan Banten Ke-XVIII.

Lalu Forum Dzurriyat Kesultanan Banten melalui kuasa hukumnya Kemas Herman Dkk mengajukan gugatan pembatalan ke PA Serang Reg. Perkara. No. 0786, yang sudah diputuskan pada tanggal 13 Desember 2017 jo. Putusan PTA Banten Reg. Perk. NO. 0017 yang sudah diputus tanggal 03 Mei 2018.

Putusan PA Serang dan putusan PTA Banten tersebut pada pokoknya adalah membatalkan atau menghapus frasa “sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris penerus Kesultanan Banten”.

“Dengan demikian RTB Hendra Bambang Wisanggeni tidak berhak menyebut dirinya sebagai Suktan Banten Ke-XVIII,” ujarnya. (ham)

Bagikan Ini :